Penyaluran Bansos Di Wilayah 3T, Mensos Risma: Bantuan Rp200.000, Ongkosnya Rp600.000

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengungkapkan tingginya biaya untuk penyaluran Bantuan Sosial (bansos) di wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) dibandingkan jumlah bansos yang diberikan.

Menurut dia, dari laporan di lapangan, biaya penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah 3T ternyata ada yang mencapai Rp600.000 dibandingkan nilai bansos yang hanya sekitar Rp200.000.

Begini Strategi BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Hal itu, masih ditambah dengan tantangan yang dihadapi petugas, seperti mengarungi sungai atau menyeberangi laut dengan menggunakan perahu di tengah cuaca yang terkadang tidak kondusif.

"Bantuannya saja Rp200.000. Ongkosnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp600.000. Sudah gitu taruhan nyawa. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya warga di wilayah 3T tetap bisa menerima bantuan," ujar Mensos yang akrab disapa Risma, mengutip laman kementeriannya, Selasa (31/8/2021).

Risma pun menduga hal itulah yang membuat distribusi bantuan sosial untuk KPM di daerah 3T menjadi terhambat, yakni karena faktor biaya dan kondisi alam yang sulit.

"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," kata Risma.

Terkait dengan itu, Mensos akan melakukan evaluasi lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," ungkap Risma.

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan kepada masyarakat. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), diskon listrik, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan non Tunai (BNPT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gaji.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos memaparkan pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Untuk PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.

Untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Rinciannya, terdapat 3.247 kartu pada Juli 2021, 2.472 kartu di Agustus 2021, dan September 2021 sebanyak 2.325 kartu yang belum terdistribusi.

Editor: Jeanny Aipassa