Percepat Pengembangan Migas Laut Dalam, Pemerintah Siapkan Insentif

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan paket stimulus atau insentif untuk mempercepat proyek pengembangan minyak dan gas bumi (migas) laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD). Proyek IDD merupakan prioritas nasional dalam menjaga produksi gas di Indonesia. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru migas laut dalam untuk bisa dieksploitasi sumber gasnya. Untuk itu, akan disiapkan insentif untuk pengembangan proyek ini.

Baca Juga

BPS Perbarui Klasifikasi Lapangan Usaha, Podcast hingga Game Masuk Daftar

"Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksanakan bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas," kata dia dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, SKK Migas telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. 

Baca Juga

ESDM Minta Insentif ke Kemenkeu untuk Dorong Investasi di Hulu Migas

"Sekitar enam (stimulus) sudah mendapatkan persetujuan (pemerintah)," ujarnya.

Salah satu kelonggaran investasi di hulu migas adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. 

Baca Juga

Pemerintah Siapkan 3 Rencana Kembangkan Migas Non Konvensional

"Jadi, ini akan diteruskan ke pembicaraan dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan," ungkap Dwi.

Adapun sembilan stimulus yang diajukan SKK Migas kepada pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas, berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.

Baca Juga

Pertamina Sebut Masa Depan Industri Migas Tinggal 25-50 Tahun Lagi

Selain itu ada, penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

"Saat ini juga sudah dibangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," ucap dia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, gas bumi ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 22 persen pada bauran energi nasional pada 2025. Adapun realisasi gas nasional pada 2020 mencapai 19,36 persen.

Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen.

Editor: Jujuk Ernawati