Perindo Paparkan Tiga Jurus Utama Atasi Ancaman Krisis Pangan

JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo buka suara soal ancaman krisis pangan yang tengah membayangi Indonesia. Isu pangan tersebut pun juga ditanggapi secara serius oleh Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pangan dalam lima tahun ke depan tetap terjaga.

Menurut Ketua DPP Perindo bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Firda Riwu Kore ancaman krisis pangan telah mengakibatkan ketergantungan negara pada impor pangan yang mencapai nilai 13,8 miliar dolar AS pada 2023. Dia mengatakan hal tersebut berdasarkan kenaikan impor beras yang mencapai 785,5 persen pada 2023 dibandingkan 2022.

Rosan Tegaskan Pendanaan Proyek Strategis Nasional Sangat Baik

"Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya krisis pangan seperti perubahan iklim ekstrim, kekurangan tenaga kerja dan alih fungsi lahan yang lebih dominan ke arah pemukiman dan industri. Namun hal-hal diatas seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan preventif maupun regulasi yang baik," tutur Firda saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Firda pun mengungkapkan Perindo menyarankan tiga hal guna menjadi solusi bagi penyebab ancaman krisis pangan. Pertama guna menanggulangi perubahan iklim ekstrim, kata Firda, pemerintah dapat memetakan iklim yang disesuaikan dengan potensi produksi pangan secara efektif.

Sidang Kasus Penyitaan Tanah Cacat Hukum Ditunda, RPA Perindo Harap Korban Dapat Keadilan

"Misalkan untuk iklim yang ekstrim, pemerintah dapat mengupayakan pemetaan iklim dan produksi pangan yang lebih masif pada kondisi cuaca yang baik," kata Firda.

Solusi kedua, Firda menuturkan pemerintah dapat membangkitkan gairah milenial dan Gen-Z untuk kembali tertarik pada lapangan pekerjaan di sektor pangan. Ia mencontohkan, pemberian upah yang lebih tinggi dibarengi insentif atas jaminan keberhasilan panen.

Partai Perindo Ingatkan Calon Anggota BPK Harus Punya Integritas Tinggi

"Perihal tenaga kerja, pemerintah dapat memberikan upah yang lebih tinggi yang setara dengan pekerjaan lainnya atau jaminan keberhasilan panen dan stabilitas harga sehingga sektor pertanian dapat dilirik dan dianggap sebagai pekerjaan yang cukup menjanjikan dilihat dari perspektif ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, untuk solusi ketiga pada aspek alih fungsi lahan pertanian, Firda menilai pemerintah lebih tegas menegakkan regulasi penggunaan lahan agar stabilitas ketersediannya dapat terjaga.

"Berkaitan dengan alih fungsi lahan, pemerintah dapat melakukan upaya regulasi untuk penggunaan lahan yang tepat guna, agar ketersediaan lahan tetap terjaga dan stabilitas lingkunganpun dapat diperhatikan," ujarnya.

Diketahui, Masyarakat kini juga dihadapkan pada kondisi tingginya harga pangan, terutama beras. Tak hanya harga yang meroket, beras juga mengalami kelangkaan di pasar ritel.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Kamis (15/2/2024) pukul 12.40 WIB, harga pangan pokok strategis, seperti beras, cabai, minyak goreng, daging ayam dan sapi, hingga kedelai masih cukup tinggi.

Selain itu, pemerintah mencatat nilai impor beras Indonesia selama Januari 2024 mencapai 279,2 juta dolar AS atau Rp4,3 triliun (kurs Rp15.624 per dolar AS).

Nilai impor beras ini meroket 135,1 persen secara tahunan (yoy) dari 118,7 juta dolar AS pada Januari 2023. Namun, turun 16,73 persen secara bulanan (mtm).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor beras mayoritas berasal dari Thailand senilai 153 juta dolar AS. Di urutan kedua ada beras dari Pakistan senilai 79,3 juta dolar AS, dan yang ketiga dari Myanmar senilai 23,98 juta dolar AS.

Editor: Puti Aini Yasmin