Pesan Hadi Tjahjanto ke AHY, Lanjutkan Program PTSL hingga Gebuk Mafia Tanah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan sejumlah pesan bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggantikan posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Yang pertama melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan yaitu target 100 kota lengkap. Kemudian yang kedua melanjutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) paling tidak di 2024 (ada) 120 juta bidang sudah selesai," ujar Hadi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024). 

Baca Juga

Samsung hingga Hyundai Motor Gelontorkan Investasi Jumbo Usai Kesepakatan Dagang AS-Korea Selatan

Hadi menambahkan, pekerjaan selanjutnya yang juga harus diteruskan AHY terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah. Katanya, hal ini dilakukan untuk dapat memfasilitasi carbon trading hingga bank tanah. 

"Berikutnya adalah Revisi PP 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading," tuturnya.

Baca Juga

Harta Kekayaan AHY yang Dilantik Jadi Menteri ATR

Selain itu, Hadi juga meminta AHY melanjutkan terkait Badan Bank Tanah. Sebab menurutnya hal itu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, termasuk soal investasi hingga kepentingan rakyat.

"Kemudian berikutnya adalah untuk badan bank tanah juga harus segera dilanjutkan untuk mencapai target-target, karena  badan pelaksana juga untuk kepentingan investasi juga untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak AHY," ucap Hadi.

Tidak lupa, Hadi juga meminta AHY untuk terus menggebuk mafia tanah dan jangan takut. 

"Mafia tanah disamping itu saya sampaikan bahwa itu adalah fokus yang utama tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut, tapi untuk mereduksi praktik-praktik mafia tanah diantaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah itu justru adalah satu kunci untuk menggebuk mafia tanah," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama