Pimpin Pemusnahan Barang Impor Ilegal, Airlangga: Lindungi UMKM dan Industri Dalam Negeri

CIKARANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, memimpin pemusnahan barang impor ilegal di Komplek Tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/10/2023).

Barang impor ilegal yang dimusnahkan berupa Produk Pakaian Bekas, Produk Baja, Pipa, Komoditi Wajib SNI, Produk Kehutanan, Elektronik, Kosmetik, Makanan dan Minuman, serta Alat Ukur dan Produk Tekstil lainnya, yang diperkirakan bernilai Rp40 miliar. 

Baca Juga

Tindak Middleman yang Mainkan Harga Telur, Mentan: Cabut Izinnya Kalau Perlu Tangkap

“Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius Pemerintah untuk terus memberikan perlindungan UMKM dan industri dalam negeri dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor,” ujar Menko Airlangga.

Kegiatan pemusnahan barang ilegal, lanjutnya, merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta
dokumen larangan dan pembatasan. 

Baca Juga

Banyak Barang Impor Masuk RI Tanpa Izin, Mendag: Bikin Susah Pedagang Lokal

“Saya mengapresiasi kerja keras dan kerja sama yang baik di lapangan antara Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, dan Bareskrim Polri
dalam melakukan penindakan ini,” kata Menko Airlangga.

Dia mengungkapkan, maraknya peredaran barang impor di pasar tradisional maupun melalui platform e-commerce, terutama barang-barang yang tidak sesuai standar dan diindikasikan berasal dari impor ilegal yang tidak memenuhi perizinan yang dipersyaratkan, telah mendapatkan banyak keluhan dari
asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat. 

Baca Juga

Barang Impor Bebas Dijual di Medsos dan e-Commerce, Perindo: Pemerintah Harus Lindungi UMKM

Kondisi ini turut mengancam keberadaan industri dalam negeri dan UMKM berikut keberlangsungan tenaga kerja, tidak terkecuali bagi sektor Tekstil dan Produk Tekstil.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal Kabinet pada awal bulan ini telah memberikan arahan tegas untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian mengoordinasikan pengetatan arus impor bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Polri. 

Kegiatan yang dilakukan, yaitu melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, pengaturan peredaran barang dalam negeri, serta melakukan pergeseran pengawasan dari post-border ke border.

Dia mengungkapkan, pengetatan pengawasan terhadap barang impor harus diikuti dengan upaya tetap menjaga Dwelling Time
layanan di pelabuhan dan harus diterapkan Service Level Agreement (SLA) di Kementerian/Lembaga pemberi rekomendasi penerbit perizinan impor. 

Selain itu, mekanisme pengawasan di border oleh Ditjen Bea dan Cukai agar dilakukan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu arus barang, terutama arus barang bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri.

“Sinergi antar kementerian harus selalu diperkuat dan ditindaklanjuti dengan aksi konkret di lapangan, sehingga impor ilegal yang menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia dapat
segera diatasi, baik yang melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus, dan tempattempat peredaran barang impor ilegal lainnya di seluruh Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. 

Selanjutnya, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Dirjen Bea dan Cukai Askolani, Danpuspom TNI Marsekal Muda R. Agung Handoko, Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Staf Khusus bidang Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan KemenkopUKM Agus Santoso, serta sejumlah pejabat eselon I dan II dari Kementerian/Lembaga. 

Editor: Jeanny Aipassa