Plt Mentan Batalkan Kontrak Alsintan, Minta Ditinjau Ulang

Senin, 16 Oktober 2023 - 17:34:00 WIB

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. (Foto: Dok. Kementan)

JAKARTA, iNews.id - Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pihaknya telah membatalkan proyek terkait Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Dia meminta jajaran Direktorat Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.

"Saya per tanggal 6 kemarin memang membatalkan semua kontrak yang berkaitan dengan yang tidak beres," ujar Arief dalam acara peluncuran Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Sumbang 9,44 Persen PDB, Kawasan Industri Serap Rp6.744,58 Triliun hingga Triwulan III-2025

Beberapa aspek yang jadi perhatian Arief terkait impor yang dinilai bermasalah itu adalah soal harga, cara transaksi, hingga proses pengadaannya. Dia meminta nantinya pengadaan Alsintan bisa menggunakan e-katalog.

"Kualitasnya, harganya, cara berteansaslksinya, kalau boleh semuanya masih e-katalog. Jadi, bapak tidak usah nego-nego lagi apa segala macam, ga ada. Klik aja langsung, product spec diverifikasi lebih awal. Begitu ya pak Dirjen (PSP)," katanya.

Antisipasi El Nino, Pemerintah Bakal Guyur KUR Rp5 Miliar untuk Beli Alsintan

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi di Kementan. Arief meminta, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil untuk memperhatikan betul pengadaan alsintan.

Selain pembatalan kontrak, Arief juga bakal melakukan review terhadap beberapa kontrak lain terkait pengadaan yang ada di Kementan. Terutama kontrak yang ada di Ditjen PSP.

"Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu saya bersama Bapak Wamen meminta kontrak-kontrak itu di-review dengan yang benar. Ada waktu untuk me-review itu semua," ucap Arief.

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk memperbaiki citra Kementan dimata publik. Mengingat, ada kasus korupsi yang saat ini tengah melibatkan instansi tersebut. "Ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Pertanian," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama