Prabowo Mau Dirikan Kementerian Perumahan, Ternyata Ini Alasannya!
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan Kementerian Perumahan. Katanya, hal ini juga telah disetujui oleh Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ucapnya dalam Acara Dialog bertemakan Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengatakan pendirian Kementerian Perumahan ini akan berpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, PUPR nantinya akan menjadi PU saja.
"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata dia.
Hashim menjelaskan, dalam program sementara, Prabowo juga telah setuju dengan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun.
"2 juta unit di pedesaan itu nanti konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDES. Perusahaan kontraktor dilarang untuk masuk ke bidang ini," urainya.
Dikatakan Hashim, hal ini dilakukan untuk mendorong, mengembangkan UMKM dan menciptakan kelas menengah atau middle class yang baru. Sebab berdasarkan informasi yang didapatnya, kelas menengah Indonesia saat ini mengalami penurunan.
Maka dari itu, program ini dinilai sebagai langkah mengembangkan masyarakat kelas menengah.
"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDES, ini akan jadi nanti salah satu penggerak," ucap Hashim.
Tidak hanya perumahan, kata Hashim, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berencana membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.
Diakui Hashim, hal ini bukanlah ide baru lantaran sudah lama pernah disampaikan. Sebab, sampai saat ini salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan yaitu terkait pengadaan tanah atau pengadaan lahan.
"Nah kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," ujar Hashim.
Editor: Puti Aini Yasmin