Prabowo Resmi Terbitkan PP Danantara, Ini Rincian Fungsi dan Tugasnya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Beleid ini menjadi aturan turunan dari Undang-undang (UU) BUMN terbaru yang juga menjadi payung hukum superholding tersebut.

Adapun, PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kadin Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen Lewat Cara Ini

“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan

BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN,” bunyi Pasal (1) Ayat (3) dalam PP, dikutip Selasa (4/3/2025).
Fungsi dan Tugas Danantara

Dony Oskaria Ungkap Seluruh BUMN bakal Dikelola Danantara sebelum RUPS Maret 2025

Danantara berfungsi untuk mengelola seluruh perusahaan pelat merah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan diwajibkan mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN.

Perlu diketahui, Kementerian BUMN dan Danantara baru saja merilis entitas baru, yakni Holding Investasi dan Holding Operasional. Holding Investasi bertugas mengelola dividen, pemberdayaan aset BUMN, dan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan Danantara.

Presiden Prabowo Luncurkan Danantara

Sedangkan, Holding Operasional bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN, serta kegiatan usaha lain.

Tugas Danantara

-Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari dividen.

-Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku atau hapus tagih atas-aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional.

-Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden.

-Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional.

-Menetapkan kebijakan perihal aksi-aksinya sendiri.

-Melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional badan.

-Menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas.

-Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama kepada Dewan Pengawas.

-Menyusun struktur organisasi badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta hal lain bagi pegawai badan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, kewenangan Badan Pelaksana, dan pengangkatan profesional diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana,” bunyi Pasal (15) Ayat (4).

Editor: Puti Aini Yasmin