Prabowo Singgung Modernisasi Alutsista, Ekonom Ingatkan Prioritas di Masa Pandemi

JAKARTA, iNews.id - Usai musibah yang menimpa kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Dia mengatakan bahwa modernisasi alutsista sudah mendesak dilakukan melalui investasi yang lebih besar. Sebab selama ini, banyak alutsista dibiarkan dalam kondisi terpaksa.

Tekanan Inflasi Bayangi RI Saat Konflik Timur Tengah Memanas

“Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan kita mengutamakan kesejahteraan, sehingga modernisasi belum dilakukan lebih cepat. Sekarang saatnya kami akan lakukan modernisasi lebih cepat untuk tiga matra AL, AD, dan AU,” ujarnya.

Namun menurutnya, investasi tersebut tanpa memengaruhi usaha dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebelumnya dia mengatakan bahwa investasi alutsista di bidang pertahanan cukup mahal. Hal ini yang menyebabkan pemerintah dilema karena harus memilih antara kesejahteraan atau menjaga pertahanan negara.

Pindad Prioritaskan Alutsista Pesanan Kemhan, Senjata Api hingga Kendaraan Taktis

Karenanya, Menhan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista supaya lebih tertib dan efisien.

Menanggapi itu, ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus bersifat kontekstual. Artinya, didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

Di saat pertumbuhan ekonomi nasional tercatat normal atau membaik, maka anggaran alutsista dinilai perlu ditingkatkan pemerintah. Namun, Indonesia kini dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga langkah prioritas pemerintah dalam aspek pemuliham tetap dikedepankan.

"Memang perlu kontekstual. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi normal anggaran pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Tapi dalam situasi pandemi perlu ada prioritas khususnya ke bidang kesehatan dan perlindungan sosial," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).

Upaya perlindungan sosial memang dilakukan oleh otoritas di sejumlah negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Langkah itu dinilai penting untuk meredam gejolak di tengah masyarakat. Sebab, ketimpangan sosial berpotensi menciptakan tindakan anarkisme hingga isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Ini potensi terjadi kerusuhan dan tindakan kriminal, bahkan isu SARA yang berakar pada ketimpangan sosial. Kalau orang miskinnya banyak, ya negara rentan juga oleh intervensi asing yang berakibat fatal pada sisi pertahanan dan keamanan nasional," tutur dia.

Karena itu, pemerintah dipandang perlu untuk menekan skala prioritas dalam kondisi pandemi saat ini. Di mana, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 harus didahulukan.

"Kuncinya ada di prioritas berdasarkan kontekstual. Jadi, tidak perlu seakan zero sum game antara pilih kesejahteraan dan pertahanan negara," ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati