Program Kartu Prakerja Dinilai Berhasil, Banyak Negara Ingin Belajar ke RI

JAKARTA, iNews.id - Program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa tahun lalu dinilai berhasil dan memberi dampak besar bagi para alumninya. Tidak hanya itu, Prakerja juga diklaim diakui oleh dunia internasional.

Direktur Eksekutif PMO Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, banyak negara sahabat yang ingin belajar ke Indonesia perihal program pengembangan kompetensi angkatan kerja tersebut. 

Baca Juga

PGN dan Dart Energy Kolaborasi Pemanfaatan CBM dari Tanjung Enim

Dia secara rinci menceritakan pengalamannya selama empat tahun ini berkecimpung di balik Prakerja. Berkeliling hampir di seluruh wilayah Indonesia, mantan Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) itu selalu terkesan ketika mendengar kisah dari para lulusan Prakerja yang dia pandang hidupnya kini menjadi lebih baik.

Menurutnya, Prakerja sejalan dengan Visi Indonesia Emas yang bertujuan menjadikan Indonesia negara maju pada 2045. Oleh karena itu, seluruh daya dukung yang dimiliki bangsa pun dikerahkan untuk mendorong tercapainya cita-cita tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih dengan bonus demografi, pembangunan akan bergerak lebih cepat.

Baca Juga

Cara Login Kartu Prakerja yang Sudah Terdaftar, Kurang dari 10 Menit!

“Kita berupaya meng-upskilling secara massal dengan skala dan diversity yang besar di Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dirancang,” ujar Denni dalam keterangannya dikutip, Sabtu (16/12/2023). 

Denni membeberkan perjalanan program Prakerja selama lebih dari tiga tahun ini. Dia menjelaskan, pada saat program Prakerja diinisiasi, pandemi Covid-19 belum terjadi. Program ini dibentuk karena pemerintah menyadari pentingnya kebutuhan upskilling dan reskilling, terlebih karena adanya digital disruption.

Baca Juga

Asah Skill, Masyarakat Prakerja Digembleng Jadi Mekanik

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 soal Prakerja sudah dirancang sejak November 2019. Payung hukum ini juga sudah menyebut pelaksanaan pelatihan secara online dan offline. Namun, Perpres baru rilis pada Februari 2020 saat pandemi menyerang Tanah Air. 

“Dalam regulasi tersebut sudah forward looking, menyadari Indonesia kita yang luas dan ribuan pulau. Disebutkan juga bahwa pelatihan tidak hanya akan secara offline melainkan juga online,” katanya.

Baca Juga

Sekolah Vokasi UGM Dorong Pendidikan Berkualitas dan Inklusif Lewat Program Prakerja

Saat itu, jika pemerintah hanya bersandar pada pelatihan offline saja, maka orang-orang kepulauan harus pergi ke kota-kota atau provinsi untuk mendapatkan lembaga kursus yang baik.

Denni mencontohkan, warga di Kabupaten Seram Bagian Barat harus ke Ambon dan meninggalkan keluarganya, ternak mereka, pekerjaan mereka. Warga juga harus membayar transportasi serta living cost seminggu sampai dua minggu untuk mengikuti pelatihan offline. Hitungan ini dinilai sangat mahal, uang negara tentu tidak kuat.

“Lalu, belum lagi permasalahan terkait bagaimana kualitas instruktur dan lembaga pelatih yang ada di Ambon, sebagus apa, serelevan apa. Padahal kita ingin mereka mampu lompat yang jauh, anak Seram Bagian Barat langsung mendapat instruktur dari Jakarta,” tuturnya.

Bahkan, saat Denni berkunjung ke Kabupaten Biak, terdapat seorang anak yang mengaku bahwa mereka bangga dengan Prakerja karena dia bisa belajar bersama sama anak dari Jawa dengan instruktur yang sama. Pasalnya, mereka seringkali mereka merasa diberi kesempatan yang paling belakang.

“Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada di Prakerja,” ujarnya.

Denni memaparkan angkatan kerja berjumlah sekitar 50 juta orang, dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah itu, pemerintah berpikir bagaimana masyarakat berkesempatan mengambil pelatihan praktis yang membuat mereka menjadi relevan, bertahan, dan kompetitif, baik pindah pekerjaan atau bahkan naik kelas.

Apalagi, Prakerja itu bukan untuk penganggur saja, tapi juga untuk mereka yang sudah bekerja namun ingin naik kelas atau ganti pekerjaan yang lebih baik. 

“Penganggur kita hanya 5 persen dari angkatan kerja, sedangkan 95 persen sisanya sudah bekerja,” tuturnya. 

“Masalahnya, adalah para pekerja itu hanya memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp3,19 juta per bulan. Itu masih cukup rendah, kita harus gas terus. Kita berupaya menaikkan itu melalui peningkatan skill dan produktivitas,” ucapnya.

Prakerja semi bansos, lanjut Denni, hanya berlaku selama 2020-2022, di mana pelatihannya hanya online karena konteksnya pandemi. Saat itu, beasiswa pelatihan yang ditetapkan sebesar Rp1 juta, insentifnya Rp2,4 juta dengan Rp600.000 per bulan selama empat bulan.

Sementara, skema normal dimulai pada 2023 dengan beasiswanya sebesar Rp3,5 juta dan insentifnya hanya Rp600.000. Ini berubah karena pandemi sudah berakhir dan ekonomi sudah mulai membaik sehingga dukungan terhadap biaya beli sudah tidak perlukan lagi.

Selain itu, standar atau durasi pelatihan juga dinaikkan dari yang semi bansos minimal selama dua jam, kemudian mulai naik enam jam pada pertengahan 2021, lalu kini dalam skema normal menjadi minimal 15 jam durasi pelatihan.

Secara materi pun juga lebih kuat, lebih lengkap, dan lebih membekali para peserta Prakerja karena kita sangat fokus kepada upskilling dan reskilling.

Jumlah peserta pada skema semi bansos kota mengeksekusi 16,4 juta orang. Sedangkan pada skema normal satu tahun ini diberikan anggaran untuk 1 juta orang namun bisa melakukan optimalisasi hingga 1,2 juta orang.

“Pelatihan tatap muka atau secara offline sudah kita mulai sejak Prakerja memasuki skema normal. Sejauh ini dilaksanakan di 14 provinsi dengan sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Editor: Aditya Pratama