Proyek Rusun ASN Lewat Skema KPBU Kurang Diminati Investor, Ini Penyebabnya
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mencari investor untuk membangun rumah susun (rusun) ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun, hingga saat ini belum ada investor yang tertarik menggarap proyek tersebut bersama pemerintah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hal itu karena biaya investasi yang perlu disiapkan investor di IKN cenderung lebih mahal ketimbang proyek-proyek lainnya. Tingginya nilai investasi tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk skema pengembalian atau keuntungan investasinya.
"Kalau saya, KPBU rusun ASN itu menurut saya itu kan mahal, bisa cost of money-nya 2-3 kali lipat," ucap Basuki usai membuka acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Basuki memberi perbandingan antara proyek Rusun KPBU di IKN dengan proyek Jembatan Callender Hamilton. Pembangunan 37 jembatan yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR membutuhkan investasi sekitar Rp700 miliar lewat skema KPBU. Akan tetapi, investor mendapatkan pengembalian selama 15 tahun, dan imbal hasil investasi keseluruhan bisa tembus Rp1,5 triliun
Berbeda dengan proyek Rusun ASN di IKN, dengan estimasi nilai proyek sekitar Rp30,8 triliun untuk membangun 66 tower di IKN. Nilai investasi yang besar itulah yang menjadi pertimbangan matang pemerintah untuk menjalin skema KPBU dengan swasta.
"Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan (pinjaman) karena masih kecil bunganya," kata dia.
Sebelumnya dikabarkan, setidaknya ada tiga investor yang saat ini tengah mengajukan skema KPBU ke Kementerian PUPR untuk melakukan pembangkangan rusun ASN di IKN. Pertama, PT Summarecon Agung Tbk, serta perusahaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
Summarecon akan membangun 6 tower, dan Konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower. Adapun nilai investasinya, diketahui konsorsium China nilainya Rp30,8 triliun, sedangkan Summarecon Rp1,67 triliun.
"Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ucap Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo beberapa waktu lalu.
Editor: Aditya Pratama