PUPR: Ada Backlog Rp21 Triliun jadi Sangat Sulit Capai Kemantapan Jalan Nasional 96 Persen

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengungkapkan, backlog anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan di Indonesia mencapai Rp21 triliun. Backlog tersebut berdampak pada 3.500 kilometer (km) jalan nasional yang tidak tertangani perawatannya pada 2023 atau meleset dari target pemantapan jalan pada 2023 sebesar 96 persen.

"Mohon pemahaman juga terutama khusus untuk pemantapan kondisi jalan karena ada target kemantapan 2023 itu 96 persen, tapi ada backlog sebesar Rp21 triliun, jadi sangat sulit dicapai kemantapan 96 persen," kata dia dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga

Menaker Sebut Transisi Energi Hijau Butuh 1,5 Juta Tenaga Kerja dengan Keterampilan Khusus

Dia menjelaskan, hal tersebiut akibat adanya automatic adjustment pada tahun angaran 2023, sehingga anggaran untuk preservasi atau perawatan jalan nasional pada 2023 hanya sebesar Rp22,9 triliun. Karena itu, kondisi kemantapan jalan dan jembatan nasional berada di angka 93,57 persen dari target rencana strategis tahun 2023 sebesar 96 persen.

"Dibutuhkan anggaran untuk preservasi sebesar Rp30 triliun khusus preservasi kalau kita mau mencapai kematapan mencapai 96 persen. Jadi prediksi kita, kemantapan di akhir 2023 adalah 93,57 persen, artinya 3.500 km jalan kita yang tidak tertangani secara baik di ruas jalan nasional," tuturnya.

Adapun secara kumulatif backlog anggraan Ditjen Bina Marga sendiri pada 2023 sebesar Rp77,05 triliun. Sebagai informasi. pada TA 2023, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp49,31 triliun, yang dialokasikan untuk pembangunan IKN Rp8,73 triliun dan sisanya anggaran regular Rp40,58 triliun.

Editor: Jujuk Ernawati