PUPR Sebut Merger BUMN Karya Pertimbangkan Proyek di IKN

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menyebut wacana penggabungan BUMN karya masih mempertimbangkan pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah proyek strategis lainnya.

Endra menuturkan, dengan penggabungan BUMN karya, jumlah perusahaan negara yang bergerak di jasa konstruksi akan semakin sedikit. Hal ini tentu akan berdampak pada pengadaan proyek terutama yang sifatnya penugasan pemerintah.

Baca Juga

Bank DBS Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen di 2026

"Tidak hanya (pertimbangkan) IKN, proyek bendungan kan tidak hanya di IKN, yang disebut 50 (bendungan) kan gak hanya di IKN, terus ada tol yang 2.300 km, kan gak hanya di IKN," ujar Endra saat ditemui iNews.id di Kantor Kementerian PUPR, dikutip, Sabtu (24/8/2024).

Dia menilai, komposisi BUMN karya yang ada saat ini cukup baik untuk mengerjakan pembangunan terutama di wilayah-wilayah yang kurang dilirik oleh swasta lewat skema investasi. Sehingga, bisa dikerjakan melalui skema penugasan pemerintah. 

Baca Juga

Viral Supermarket Unik di IKN, Pengunjung yang Belanja Harus Lepas Alas Kaki

"Kalau melihat kondisi sekarang dengan format yang ada di BUMN sendiri itu sudah cukup bagus. Kalo ke depan ke arah spesialisasi tidak apa-apa," katanya.

Di samping itu, Endra menuturkan bahwa wacana spesialisasi BUMN Karya juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal tersebut menimbang penyamaan komptensi SDM untuk menggarap proyek-proyek yang dikhususkan. 

Baca Juga

Jokowi Pindah ke IKN Awal September, Basuki: Kalau Bandaranya Beroperasi

"Misalnya HK yang awalnya core bisnisnya di jalan, itu sekarang masuk ke bendungan. Spesialisasi itu bisa 5-10 tahun, kan itu kita bukan cuma langsung diganti langsung terbentuk kompetensinya kan tidak begitu," katanya.

"Jadi yang namanya spesialisasi itu kita bicara jangka panjang, menengah panjang lah, karena akumulasi dari pengalaman, akumulasi dari SDM, akumulasi dari resources, itu di situ. Makanya itu perlu dibahas lagi," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama