PUPR Ungkap Penyebab Orang Kota Susah Punya Rumah, Ternyata gegara 2 Hal Ini!

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna mengungkap penyebab orang kota saat ini sulit memiliki rumah. Menurutnya, hal itu dikarenakan dua hal. Apa itu?

Menurut Herry, saat ini jumlah backlog perumahan di daerah perkotaan masih cukup tinggi. Bahkan, angka backlog perumahan yang mencapai Rp12,7 juta mayoritas berada di perkotaan dengan persentase sekitar 79 persen atau sekitar 10 juta rumah orang yang belum memiliki hunian.

KAI Angkut 521 Ribu Ton Hasil Perkebunan, Mayoritas CPO

"Selain itu, terdapat sekitar 10,63 juta rumah di bawah standar di daerah perkotaan, yang merupakan 45 persen dari total rumah nasional," ujar Herry dalam sambutannya pada acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Lebih lanjut, Herry memaparkan ada beberapa isu yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan perumahan di perkotaan. Hal itu berkaitan dengan masalah pembiayaan dan tingginya harga tanah di perkotaan.

PUPR Usul Beli Rumah Subsidi Pakai Nomor Urut untuk Atasi Backlog 12,7 Juta, Tertarik?

Mengingat minat masyarakat di kota untuk kepemilikan hunian di kota adalah rumah tapak. Padahal, tanah yang tersedia cukup terbatas karena penambahan populasi di kota.

Pemerintah Perlu Bangun 1,5 Juta Rumah per Tahun untuk Tekan Backlog hingga 2045

Sedangkan, program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) untuk hunian vertikal memiliki penyaluran yang rendah. Tercatat, pada tahun 2023 hanya sebesar 992 unit atau 0,05 persen yang dimanfaatkan.

"Pengembang di perkotaan menghadapi tantangan dalam menyediakan rumah tapak karena tingginya harga tanah, meskipun konsumen lebih menyukai rumah tapak," tutur dia.

Selain itu, Herry juga menilai fasilitas pembiayaan perumahan untuk sektor informal masih cukup rendah, yakni hanya sekitar 18 persen dari total penerima manfaat.

Saat ini, kata Herry, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk memiliki hunian lewat program sejuta rumah setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapannya, hal itu bisa menekan angka backlog yang tinggi.

"Intervensi perumahan lainnya termasuk Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Pembelian Rumah (SSB), dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin