QRIS Jadi Sistem Pembayaran 5 Negara ASEAN pada 2023, Turunkan Ketergantungan terhadap Dolar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang bakal menghubungkan lima negara di ASEAN pada 2023 bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam setiap transaksi antarnegara.

Adapun lima negara ASEAN tersebut, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Targetnya negara-negara tersebut sudah bisa menggunakan sistem pembayaran QRIS antarnegara pada tahun ini.

Baca Juga

Pertamina Lubricants Perkuat Komitmen Pemberdayaan Melalui Enduro Entrepreneurship

"Tahun ini semua 5 negara ASEAN, Jepang sedang berjalan. Artinya, dengan adanya ini ketergantungan terhadap dolar akan turun," kata Menko Airlangga di acara Opening Ceremony of Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang dipantau secara virtual, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, sistem pembayaran digital seperti QRIS akan mendorong peningkatan ekonomi digital. Percepatan adopsi sistem pembayaran itu juga dilakukan Indonesia yang memegang Keketuan ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42 tahun ini.

Menurutnya, pasar ekonomi digital Indonesia berdasarkan studi yang dilakukan pemerintah cukup besar dan diproyeksikan akan meningkat signifikan.

"Kita akan memperbesar 'kue' ekonomi digital ini. Sekarang ini kan market digital di Indonesia sekitar 70 miliar dolar AS, dan ini akan meningkat ke 130 miliar dolar AS di tahun 2025, itu yang harus kita isi," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) menginisiasi kerja sama konektivitas sistem pembayaran dengan bank sentral lain di kawasan ASEAN, diawali dengan lima negara di kawasan sebagai fase awal.

Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk dokumen kerja sama MOU. Inisiatif ini sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam implementasi kesepakatan G20 di area sistem pembayaran dan merupakan upaya konkret dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Editor: Jujuk Ernawati