Realisasi Anggaran 2023 Ditjen Perkeretaapian Minim, Ini 4 Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Realisasi anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga awal Juli 2023 baru mencapai Rp2,27 triliun atau 30,54 persen dari total pagu anggaran Rp7,43 triliun. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, mengakui realisasi anggaran Ditjen Perkeretaapian tahun 2023 terbilang minim atau masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal itu, disebabkan oleh 4 masalah. 

Baca Juga

Realisasi Penyaluran BLT Kesra Capai 75 Persen, Ditargetkan Rampung Desember 2025

Pertama, masalah besaran  Infrastruktur Kementerian Obligation (IMO) yang harus dibayarkan Kemenhub ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Kami mengakui bahwa penyerapan kami masih jauh dari target. Hal ini dikarenakan beberapa hal, salah satunya IMO (Infrastruktur Kementerian Obligation) anggaran PT KAI yang belum kita bayarkan karena belum berkontrak dan menunggu kebijakan antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan tetang besaran IMO yang harus dibayarkan," kata Risal, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (5/7/2023). 

Baca Juga

4 Tersangka Penyuap Pejabat Ditjen Perkeretaapian Segera Disidang, Berkas Perkara Rampung

Kedua, masalah penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang harus menunggu untuk Jabodetabek railways kapasitas assesment fase 1 untuk penyusunan perhubungan jadwal tenaga ahli asing yang dari luar. 

Ketiga, masalah korupsi yang menjerat beberapa oknum di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. "Dan penyebab yang ketiga, yaitu adanya masalah hukum terhadap beberapa anggota kami yang masih berproses. Sehingga beberapa proyek harus kami evaluasi,  ada yang terpaksa kami kurangi dan hentikan," ujar Risal.

Baca Juga

KPK Total Amankan 25 Orang dalam OTT Pejabat Ditjen Perkeretaapian

Keempat, adanya kegiatan direktif sehingga beberapa kegiatan ditunda dan saat ini dilakukan revisi. "Hal ini juga menyebabkan penyerapan kami belum terlalu mencapi target yang kita inginkan," ungkap Risal.

Dalam paparan tersebut, Risal merinci realisasi anggaran Ditjen Perkeretaapian Kemenhub berdasarkan jenis belanja, yakni realisasi belanja pegawai sebesar Rp77.736.790.504 dari pagu anggaran Rp110.270.003.000. 

Kemudian realisasi belanja barang mencapai Rp533.948.823.593 dari pagu anggaran Rp1.843.002.879.000 dan realisasi belanja modal mencapai Rp1.658.573.597.419 dari pagu anggaran Rp5.479.605.674.000.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.

Keenam tersangka penerima suap yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya.

Kemudian, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Syntho Pirjani Hutabarat.

Empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap yakni, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim, serta Vice Presiden PT KA Manajemen Properti, Parjono.

Dalam perkara ini, enam pejabat DJKA Kemenhub diduga telah menerima suap senilai Rp14,5 miliar terkait empat proyek jalur kereta api di Indonesia.

Editor: Jeanny Aipassa