Regulasi Pembatasan Pembeliaan Pertalite Masih Digodok, Menteri ESDM: Insya Allah Selesai Agustus

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa pemerintah akan merampungkan kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang ditargetkan selesai pada Agustus 2022. 

Saat ini, Kementerian ESDM tengah berupaya merampungkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite. Sebab aturan tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite. 

Baca Juga

Wamentan: RI Berhasil Capai Swasembada Beras dan Jagung Tahun Ini

"Insya Allah (selesai) Agustus. Kita harus kerja cepat ini. Item-item nya sudah ada," kata Arifin dalam acara Forum Kapasitas Nasional II-2022 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7/2022). 

Menurut dia, upaya pengendalian alokasi volume penyediaan dan pendistribusian BBM jenis Pertalite terus dilakukan. Sehingga penyaluran ke tingkat masyarakat dapat lebih tepat sasaran. 

Baca Juga

Sudah 220.000 Kendaraan Terdaftar di MyPertamina, Kebanyakan Pengguna Pertalite

"Selama ini kita selalu menjamin adanya BBM cuma BBM ini kan harus tepat, tepat sasaran kan memang penerima subsidi khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Arifin. 

Saat ini, lanjutnya, PT Pertamina (Persero) sudah membuka pendaftaran di website MyPertamina bagi 50 Kota/Kabupaten untuk kendaraan roda dua yang sedianya berhak mengisi Pertalite. 

Baca Juga

Cara Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi MyPertamina

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis penugasan dan subsidi akan berlaku setelah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite rampung. 

"Tunggu Perpres selesai, kita sudah kaji cukup panjang tapi kita gak berani (sampaikan)," ungkap Tutuka.

Editor: Jeanny Aipassa