Revisi UU IKN, Badan Otorita Bisa Cari Modal Lewat Pinjaman dan Surat Utang

JAKARTA, iNews.id - Revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) mengubah ketentuan pengelolaan keuangan dalam hal pembiayaan pembangunan IKN.  Salah satunya, Badan Otorita IKN bisa mencari modal lewat pinjaman dan surat utang. 

Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bapanas), Suharso Monoarfa, mengatakan setidaknya ada 3 hal yang diubah dalam hal pembiayaan untuk melakukan pembangunan IKN, seperti tertuang dalam pasal 24B ayat (1) sampai dengan ayat (10). 

Baca Juga

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

Ketentuan tersebut, memperbolehkan Badan Otorita untuk memperoleh pinjaman, penerbitan sukuk, hingga obligasi. Itu berarti, pinjaman, hingga penerbitan obligasi dan sukuk dapat dilakukan Badan Otorita IKN. Tujuannya, agar badan otorita bisa lebih mandiri terutama dalam kegiatan 4P, Persiapan, Pemindahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemdasus (Pemerintah Daerah Khusus).

"Pada bagian pengelolaan keuangan dalam kaitannya pembiayaan, diperlukan pengalihan kedudukan Otorita dari pengguna menjadi pengelola agar otorita lebih mandiri dan memperoleh pembiayaan bagi kegiatan 4P secara mandiri," ujar Suharso, dalam Raker bersama Komisi II DPR, Senin (21/8/2023).

Baca Juga

Bakal Jadi Smart City, IKN Dibangun dengan Teknologi Konstruksi Ini

Pada kesempatan tersebut, Suharso menjelaskan justru terdapat risiko apabila Badan Otorita yang nantinya bertindak sebagai Pemdasus apabila tidak memiliki kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan.

"Risiko apabila ketentuan ini tidak diubah, maka otorita tidak leluasa mengelola keuangannya, sendiri sebagai Pemdasus karena masih berkedudukan sebagai pengguna belim diatur sebagai pengelolaan keuangan sebagai Pemdasus," sambungnya.

Baca Juga

PLN Siap Bangun PLTS di IKN Nusantara, Tahap Awal Sediakan Listrik 56 Mega Watt

Disamping itu menurutnya, Badan Otorita nantinya juga tidak memiliki kemampuan pembiayaan secara mandiri terutama dalam hal menarik investasi apabila ketentuan soal pembiayaan tersebut tidak diubah. 

Mengingat mayoritas pembangunan IKN ini berasal dari dana para investor, bahkan porsi APBN hanya sekitar 20 persen untuk membangun infrastruktur dasar.

"Otorita juga tidak memiliki kemampuan pembiayaan sehingga tidak bisa melakukan investasi secara langsung termasuk mendirikan badan usaha miliknya sendiri," tutur Suharso.

Editor: Jeanny Aipassa