RI Buka Peluang Ekspor Udang Beku ke Jepang hingga Korsel

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan antidumping bagi komoditas udang beku yang terjadi di Amerika Serikat (AS) membuka peluang bagi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru. Direktur Pemasaran PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Erwin Dwiyana menuturkan, Jepang bisa menjadi pasar ekspor baru untuk produk beku dan olahan.

Erwin menuturkan, selain itu terdapat negara lainnya yang juga memiliki peluang besar, antara lain Australia dan Korea Selatan.

Baca Juga

Indonesia-EAEU FTA segera Diteken, Ekspor Komoditas Ini Berpotensi Meningkat

“Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan,” ucap Erwin dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/10/2024).

Erwin menambahkan, terkait kelanjutan antidumping, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. 

Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir undang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9 persen untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3 persen.

“Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVD-nya 0 persen, sementara anti dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti,” katanya.

Upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modelling budi daya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia. 

Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51), Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," kata Harry. 

Harry mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke AS pada 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung.

Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.

Dia pun berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.

"Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," kata dia.

Editor: Aditya Pratama