RI Butuh 1,5 Juta Wirausaha Baru untuk Capai Target Rasio Kewirausahaan 2024

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen pada 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui dua program besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM 2023.

Jumlah Penumpang Pesawat Domestik Turun 2,2 Persen Selama Arus Mudik Nataru 2025/2026

"Ditjen IKMA akan terus melaksanakan program penumbuhan wirausaha baru (WUB) dan program penguatan daya saing IKM/sentra IKM yang selaras dengan amanah pada Perpres Nomor 2 Tahun 2022,” kata Reni dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2023 di Ambon, Senin (23/5/2022).

Dia menjabarkan, program penumbuhan wirausaha baru Ditjen IKMA akan meliputi WUB di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Daerah Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw serta Inpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemerintah Targetkan 1 Juta Wirausaha Mapan Baru Hingga 2024, Ini Strateginya

Selain itu, penumbuhan wirausaha baru diwujudkan melalui program Santripreneur di pondok-pondok pesantren, dan melalui sinergitas antarkementerian/lembaga dengan Pengembangan Akselerasi Startup berbasis Teknologi.

“Akselerasi startup ini bertujuan menghasilkan wirausaha yang modern, sustainable dan dapat menjadi role model bagi pelaku IKM lainnya untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan usahanya,” ujarnya.

Sementara itu, program penguatan daya saing IKM/sentra IKM dilakukan dengan penguatan akuntabilitas IKM untuk mengakses permodalan, penyiapan material center, restrukturisasi mesin/peralatan, serta fasilitasi permesinan.

Selain itu, pembangunan dan revitalisasi sentra, penguatan UPT, peningkatan pemasaran melalui e-Smart IKM, pameran, kemitraan dengan industri besar, BUMN maupun pelaku sektor ekonomi lainnya, pengembangan produk melalui diversifikasi produk dan sertifikasi, serta layanan HKI dan kemasan produk IKM.

Dalam sinkronisasi program penumbuhan dan pengembangan IKM Tahun 2023, Ditjen IKMA turut memperhitungkan alokasi untuk kegiatan pusat, kegiatan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, dan program dekonsentrasi di 34 provinsi.

Di tingkat pusat, Ditjen IKMA gencar menyosialisasikan implementasi industri 4.0 di tingkat IKM, di antaranya dengan penerapan pola ekonomi digital, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya.

Salah satu wujud implementasi yang telah dilakukan Ditjen IKMA hingga saat ini, yaitu Program e-Smart IKM yang bertujuan memperkuat pemasaran produk sektor industri yang berdaya saing, khususnya produk IKM.

“Program ini juga bertujuan agar kita dapat mempunyai database IKM. Melalui program ini diharapkan akses pasar dan akses pendanaan ikut dapat meningkat,” ucap Reni.

Sementara itu, program dekonsentrasi yang dilakukan oleh daerah berupa pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, pendampingan, penerapan sertifikasi produk dan pengembangan produk.

“Dekonsentrasi IKM diharapkan dapat mendukung serta mengoptimalkan era revolusi industri tersebut, diawali dengan proses rekrutmen pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilakukan secara digital (online),” ucapnya.

Dalam sinkronisasi program pengembangan IKM ini, Reni tak lupa menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan agar rencana program dan kegiatan pengembangan wirausaha atau IKM dapat mencapat target sesuai RPJMN dan resntra, serta memperhatikan prinsip akuntabilitas.

“Kami mengharapkan dalam menyusun target dan kegiatan dapat memperhatikan pentingnya pembagian peran dan kerja sama, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga litbang, lembaga pendidikan, lembaga perbankan dan pelaku industri untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan,” tuturnya.

Editor: Jujuk Ernawati