RI-China Belum Tetapkan Nilai Pembengkakan Kereta Cepat, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN

JAKARTA, iNews.id - Indonesia dan China belum menetapkan nominal pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) meski proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Indonesia dan China masih bernegosiasi. 

Negosiasi kedua pihak sudah dilakukan sejak akhir 2022. Sementara menurut data sementara, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun. 

Baca Juga

Pembangunan Infrastruktur IKN Masuk Tahap 2, Ini Daftar Proyeknya

Diskusi kedua negara sempat alot karena konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang diberikan  PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga soal pajak.

"Pasti nanti ada kesepakatan. Tunggu saja, namanya negosiasi. Tidak ngaruh ke timeline karena sudah ada komitmen kemarin waktu G20 antara Xi Jinping dan Pak Jokowi," kata Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga

Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Solusi Kurangi Kerugian Akibat Macet

Dia menuturkan, pembengkaan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  terletak pada sejumlah komponen, seperti harga lahan hingga persoalan frekuensi. Adapun harga lahan di Indonesia cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi ini berbeda dengan di China, di mana pemerintah dapat mengendalikan harga lahan. 

"Saya kasih contoh, kalau di China itu mana ada kenaikan harga tanah? Kalau sudah ditetapkan, mau 10-20 tahun proyek harganya segitu. Kalau Indonesia, 3 bulan sudah berubah. Mereka (China) menganggap harusnya pemerintah bisa mengunci harga tanah, ya enggak bisa, kondisinya berbeda," tutur dia.

Baca Juga

Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun, Luhut: Sudah Berjalan

Komponen berikutnya adalah menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Telkomsel Indonesia Tbk. Arya mengatakan, proses pemindahan BTS memiliki konsekuensi atas kompensasi bisnis Telkomsel.

"Soal frekuensi dianggapnya kan ini milik negara, iya benar, tapi pengelolaannya sudah diserahkan kepada Telkomsel. Mau Telkomsel BUMN atau bukan BUMN, di Indonesia itu dianggap kontrak bisnis," ujarnya. 

Baca Juga

Dapat PMN Rp3,2 Triliun, KAI Kejar Target Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Juni 2023

"Saat diambil Telkomsel-nya rugi karena ada biaya pengalihan dan sebagainya yang harus dikompensasi. Yang pasti kita minta BUMN jangan cari untung, tapi juga jangan rugi, Telkomsel sudah oke," imbuh dia.

Kendati demikian, Arya memastikan, soal pembengkakkan biaya tak akan menghambat target operasi kereta cepat. Menurutnya, penyelesaian kereta cepat menjadi fokus utama Menteri BUMN Erick Thohir.

"(Proyek kereta cepat) ini progres. Salah satu tugasnya Pak Jokowi ke Pak Erick itu kereta cepat. Ini sedang berprogres, enggak jauh-jauh nanti berbarengan (operasi) sama LRT," ucap Arya. 

Editor: Jujuk Ernawati