RI-China Sempat Debat Biaya Kereta Cepat Bengkak, Wamen BUMN: Mereka Maunya Lebih Rendah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd sempat berdebat terkait biaya pembengkakan anggaran (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya, konsorsium China menolak perhitungan cost overrun dari PSBI. 

Penolakan tersebut karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak. China meminta nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI. Adapun pembengkakan anggaran sementara KCJB mencapai 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun. 

Baca Juga

Kemenkeu Yakin BLT Rp900 Ribu Pulihkan Daya Beli Masyarakat hingga Akhir 2025

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka enggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," kata Tiko saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (2/11/2022).

Sebelumnya, China Railway International Co. Ltd menyatakan bahwa biaya untuk menambal cost overrun menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun PSBI melalui Kementerian BUMN melakukan negosiasi supaya China ikut bertanggung jawab.

Baca Juga

Erick Thohir Klaim Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masih Murah

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," ujarnya.

Dia pun memastikan cost overrun KCJB akan ditambal melalui penyetoran ekuitas tambahan dan pinjaman ke China Development Bank (CDB). 

Baca Juga

Jokowi soal Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Insya Allah di Juni 2023

Rinciannya, 25 persen dari total cost overrun ditutupi konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. PSBI bakal menambal pembengkakan biaya Rp4 triliun, dan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sedangkan sisanya sebesar 75 persen dari pinjaman.

Kendati demikian, Tiko tidak menyebutkan jumlah pinjaman dari CDB. Namun dia memastikan pinjaman dari CDB memiliki tenor selama 30 tahun, sesuai dengan permintaan Indonesia. 

"Dengan CDB kami minta tenor panjang, setidaknya 30 tahun. Jadi tidak membebani KAI dan KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)" ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati