RI-China Telah Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengakatan, Indonesia dan China telah menyepakati terkait nominal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun, dia tak merinci nominal pembengkakan biaya yang disepakati tersebut.

Hal ini disampaikan Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2/2023). Nominal pembengkakan akan segera diselesaikan konsorsium melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga

IIF Pastikan Prinsip Keberlanjutan di Seluruh Proyek yang Didanai

Tiko memastikan, pembengkakan biaya KCJB akan ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun yang telah disetujui. 

"Terima kasih Bapak Ibu (Komisi VI DPR) atas persetujuan tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode. Ini dari Beijing, kita telah sepakat cost overrun yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga cair segera ke KCIC," ujar Tiko.

Baca Juga

KCIC Ungkap Biang Kerok Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menurut data 2022 lalu, biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun. Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co Ltd.

Baca Juga

Dukung Layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 20 Perusahaan Teken MoU dengan KCIC

Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak.

Karena tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.

Baca Juga

Kereta Cepat Beroperasi Juli 2023, Kemenhub: Kemungkinan Berbarengan dengan LRT Jabodebek

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ucapnya beberapa waktu lalu.

China Railway International Co Ltd menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas membengkaknya dana mega proyek tersebut.

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama