Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Aliansi Ojol Gelar Aksi Damai di Monas Siang Ini, Konvoi dari Lapangan Banteng
Advertisement . Scroll to see content

Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera Hari Ini, Basuki Respons Begini

Kamis, 06 Juni 2024 - 10:01:00 WIB
Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera Hari Ini, Basuki Respons Begini
Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono (Binti)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) enggan merespons demo buruh yang menolak Tapera di Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024). 

Menurut Basuki pada dasarnya demo saat ini terjadi di mana-mana. Ia pun tidak bisa merespons aksi massa tersebut.
 
“Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab,” kata Basuki saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara. 
 
Basuki nantinya juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR. Ia pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan.

“Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,” tuturnya. 
 
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun.
 
“Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,” kata Said. 
 
Said Iqbal mengungkapkan, demo hari ini akan diikuti ribuan massa yang tergabung dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan organisasi perempuan PERCAYA. 
 
“Para buruh akan berkumpul di depan Balaikota pada pukul 10.00 dan bergerak menuju Istana melalui Patung Kuda,” ujar Said dalam keterangannya. 
 
Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengkritik potensi korupsi dalam pengelolaan dana Tapera dan prosedur pencairan dana yang rumit. Di sisi lain, tidak hanya penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga akan mengangkat berbagai isu lainnya.

Pihaknya akan menolak biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM).

Editor: Puti Aini Yasmin

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut