Said Didu Buka-bukaan soal Danantara, Singgung Setan dan Malaikat
JAKARTA, iNews.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dia mengingatkan agar Danantara bebas dari intervensi kekuasaan sehingga benar-benar menjadi lembaga profesional.
Said Didu tak menampik ide pembentukan Danantara bagus. Namun, itu dengan catatan superholding tersebut harus menjadi lembaga negara, bukan lembaga pemerintah.
Said mencontohkan apa yang terjadi di China (China Investment Corporation). Begitu pula Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Tiga negara itu menjadikan superholding mereka sebagai pilar ekonomi, tetapi bukan lembaga pemerintah.
“Idenya (pembentukan Danantara) bagus. Cita-citanya bagus. Intinya adalah bahwa memang BUMN ini harus diisolasi menjadi lembaga profesional yang bebas dari intervensi apa pun, termasuk kekuasaan, politik, dan lain-lain,” kata Said dalam perbincangan di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Dia juga menyoroti tata kelola Danantara. Menurutnya, publik belum tahu bagaimana good governance lembaga baru itu nanti. Sekarang ini, kata dia, sedang disusun peraturan pemerintah (PP) terkait Danantara.
“Di PP itu harus jelas sekali good governance yang harus diikuti oleh pengelola Danantara,” kata dia.
Tidak hanya itu, pria asal Pinrang asal Sulawesi Selatan ini mewanti-wanti penyusunan PP bisa menjadi ajang bagi oknum-oknum untuk memasukkan kepentingannya.
Kemungkinan itulah yang harus dicegah. Dengan begitu Danantara akan tetap pada cita-cita awalnya.
“Dan ingat, ‘setan-setan’ sedang bergentayangan untuk masukkan ruang bekerja ‘setan’ di PP itu. Nah di situlah orang-orang Prabowo yang ‘malaikat’ harus menjaga ini (jangan sampai terjadi),” ujarnya.
Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Berbicara sebagai keynote speaker di forum World Government Summit, Dubai, secara daring belum lama ini, mantan Danjen Kopassus tersebut mengungkap Danantara bakal mengelola aset 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp14.719 triliun.
Kepala Negara menambahkan, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp327 triliun. Ini, kata dia, akan menjadi langkah transformatif.
“Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” katanya.
Sejumlah kalangan sebelumnya mengingatkan agar Danantara menjadi lembaga independen yang diisi oleh orang-orang berkompeten dan berintegritas bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Faktor ini penting karena Danantara akan mengelola aset strategis negara.
Anggota Komisi VI DPR Sadarestuwati menyarankan agar Kepala Danantara dipilih dari kalangan profesional yang ahli di bidang investasi dan keuangan dan bukan dari kalangan politik. Ini untuk mencegah terjadi konflik kepentingan.
Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (DPD Pergubi) Provinsi Jawa Timur Josua Murpin. Menurut dia, jangn sampai Danantara hanya sekadar ganti baju dari lembaga lama.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, orang-orang yang duduk di Danantara seharusnya tetap fokus pada niat awal, yakni pengelolaan investasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi di bidang investasi dan ekonomi,” kata dia.
Editor: Reza Fajri