Sandiaga Uno Khawatir BLT UMKM Dicabut Bisa Ganggu Pemulihan Parekraf

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno khawatir jika program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dicabut bisa mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf).

“Saya sendiri diingatkan oleh pelaku parekraf bahwa bantuan kita sangat ditunggu oleh para UMKM kita. Saya melihat bahwa momen kebangkitan kita masih awal dan harus betul-betul dihitung jika seandainya BLT tersebut dicabut,” kata dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, dikutip dari Antara, Senin (2/1/2023).

Baca Juga

Bukan Krisis, Gelombang Efisiensi Perusahaan Digital Dinilai Jadi Arah Baru Pematangan Pasar

Dia menjelaskan, BLT sangat diterima sebagai kebijakan populer dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat sebagaimana yang telah terjadi saat pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 maupun inflasi ekonomi.

“BLT ini adalah salah satu upaya dan kepedulian dan keberpihakan kita kepada masyarakat terutama di menengah dan menengah ke bawah,” ujarnya.

Dia pun mengharapkan program BLT bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ini sebagai bentuk upaya persiapan sektor parekraf menuju era baru yang fokus menaikkan kelas pelaku UMKM.

“Mudah-mudahan kebijakan nanti (terkait apakah BLT dicabut atau dilanjutkan) apa pun yang dibuat, bisa disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tangan masyarakat,” tuturnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT untuk UMKM pada tahun ini.

“Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” kata dia di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin (26/12).

Namun, dia mengatakan, pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan ke depan. Dia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.

Editor: Jujuk Ernawati