Satgas BLBI Sita 7 Aset Obligor di Sumut Senilai Rp228,15 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti eks BDL/Eks BPPN/eks BLBI di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Sebanyak tujuh aset tersebut berupa tanah dengan luas total 85.176 m2 dan bangunan dengan luas total 13.213 m2.

"Estimasi nilai keseluruhan sebesar Rp228,15 miliar berdasarkan NJOP tanah," ujar Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban dalam keterangannya dikutip, Sabtu (14/10/2023).

Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Identitas Nasional dan Tekan Dolarisasi

Dia menjelaskan, sejumlah rincian dari aset yang dipasang plang tersebut. Pertama adalah satu bidang tanah seluas 3.978 m2 dan 1 (satu) unit bangunan seluas 1.400 m2 yang terletak di Jalan Sidodadi, Desa Gedong Johor, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 4/Desa Deli Tua yang berasal dari Bank Umum Nasional (BUN) dengan estimasi nilai sebesar Rp5,31 miliar.

Aset kedua adalah satu bidang tanah seluas 566 m2 dan 1 satu unit bangunan seluas 220 m2 yang terletak di Jalan Sei Batang Serangan No. 190 RT/RW Lingkungan II, Desa Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah (D/H Medan Barat), Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHM No. 195/Desa Sei Sikambing D yang berasal dari Bank Central Asia (BTO) dengan estimasi nilai Rp2,25 miliar.

Satgas BLBI Sita Aset Obligor di Lampung Senilai Rp149 Miliar

"Yang ketiga adalah satu bidang tanah seluas 6.638 m2 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 6 Kelurahan Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHP No. 289/Mesjid yang berasal dari Bank Subentra dengan estimasi nilai Rp58,9 miliar," tuturnya.

Aset keempat berupa tiga bidang tanah seluas 21.376 m2 berikut bangunan gudang di atasnya yang terletak di Komplek Pergudangan Paya Rumput, Kawasan Industri Medan (KIM), Jalan Pulau Nias, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 27, SHGB No. 22, dan SHGB No. 23 yang berasal dari Bank Mashill Utama (BBKU) dengan estimasi nilai Rp43,1 miliar.

Satgas BLBI Sita Aset Obligor di Jabar dan Jatim Senilai Rp26 Miliar

"Aset kelima adalah 1 bidang tanah seluas 43.405 m2 yang terletak di Jalan Sicanang, Desa Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 6/Belawan III yang berasal dari Bank Mashill Utama (BBKU) dengan estimasi nilai Rp39,76 miliar," ucapnya.

Selanjutnya, aset keenam berupa 59 bidang tanah seluas 8.337 m2 terletak di Komplek Perum Pantai Mutiara Waikiki/Villa Setia Budi Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara berasal dari Sejahtera Bank Umum dengan estimasi nilai sebesar Rp68,14 miliar.

"Aset terakhir berupa satu bidang tanah seluas 876 m2 yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 67/Polonia yang berasal dari Bank Subentra dengan estimasi nilai sebesar Rp10,68 miliar," katanya.

Adapun, aset tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI. Penguasaan fisik aset properti eks BDL/eks BPPN/eks BLBI dilakukan oleh Satgas BLBI melalui pemasangan plang di tujuh lokasi yang tersebar pada 64 titik.

"Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," ujar Rionald.

Sebagai informasi, Satgas BLBI) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 terkait Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Salah satu upaya penanganan aset properti yang dilakukan adalah penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Editor: Aditya Pratama