Singgung Perbankan, Bahlil Sebut Penyaluran Kredit untuk UMKM Belum Adil

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, penyaluran porsi pinjaman kredit masih belum adil antara UMKM dan non-UMKM. Padahal, kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja mencapai 120 juta.

Selain itu, Bahlil mengatakan, hal ini sangat disayangkan karena UMKM menyumbang sekitar 61 persen dari PDB Indonesia. Bahkan, UMKM juga menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat.

Baca Juga

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

"Ada yang kurang dari perbankan, perbankan ini himpun uang dari masyarakat tetapi penyaluranya tidak fair terhadap UMKM," ujar Bahlil dalam sambutannya pada acara Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Bahlil mencontohkan, pada tahun 2021 secara akumulatif perbankan menyalurkan kredit sekitar Rp6.000 triliun lebih. Adapun kredit yang dibawa keluar Rp300 triliun, sedangkan sisanya UMKM hanya mendapat porsi tidak lebih dari 20 persen.

Baca Juga

Otorita IKN Siap Beri Karpet Merah untuk Pelaku UMKM

"Sekitar Rp5.700 tirliun (kredit perbankan), UMKM tidak lebih dari Rp1.127 triliun, ini yang diperintahkan Presiden, porsi untuk UMKM di tahun 2024 minimal harus mencapai 30 persen," kata Bahlil.

Baca Juga

20 Juta UMKM Telah Terhubung ke Ekosistem Digital

Oleh karena itu, dengan dukungan kemudahan perizinan melalui sistem OSS bisa mempercepat penerbitan NIB. Bersamaan dengan itu diharapkan perbankan juga memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman dari UMKM.

"Sudah ngurusnya (dahulu) susah, dipungut biaya lagi, ke kelurahan harus setor, ke dinas juga sama, itu pengalaman pribadi saya, sekarang sudah ada OSS tidak perlu ketemu kepala dinas, walikota, bupati, langsung izin bisa keluar (lewat OSS)," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama