Soal Mafia Alkes, KPPU Akan Gali Keterangan Kementerian BUMN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut adanya mafia alat kesehatan (alkes). Mafia itu memaksa Indonesia terus-menerus impor alkes.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih mengatakan, lembaganya akan meminta keterangan lebih lanjut dari Kementerian BUMN.

Baca Juga

Layanan PSO KAI Tembus 14.572.752 Pelanggan hingga Oktober 2025, Naik 6,99 Persen

“Kami dalam waktu dekat akan minta keterangan Kementerian BUMN, mudah-mudahan ada deskripsi lebih detail,” ujar Guntur, Kamis (23/4/2020).

Guntur berharap, keterangan dari Kementerian BUMN bisa menjadi dasar bagi KPPU untuk memulai penyelidikan. Dia memastikan KPPU akan tetap mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga

Erick Thohir Endus Pola Mafia Impor Alkes

“Akan berkembang di proses pemeriksaan,” ujar Guntur.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, indikasi adanya mafia alkes sejauh ini baru terlihat pada perilaku dan belum sampai pada identitas oknum.

“Kita melihat lebih ke perilaku saja, bayangkan kita sampai sekarang masih trader terus. Di sini lah Pak Erick mengatakan pasti ada yang memaksa supaya trading terus, bukan bikin produk,” ujarnya, Minggu (19/4/2020) lalu.

Editor: Rahmat Fiansyah