Soroti Inflasi dan Layanan Publik, Waketum Perindo Ferry Kurnia Dukung Mendagri Copot Pj Wali Kota Cimahi

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansah menilai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mencopot Pejabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai tindakan tepat. Menurut Ferry, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan inflasi.

Bahkan, dalam kasus pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan, Ferry menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Impor Minyak dari AS dan Brasil, Bahlil: Jika Perang di Timur Tengah Kondisi Kita Aman

"Tingginya inflasi dan ketidakstabilan harga beras adalah isu yang serius yang mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari," tutur Ferry Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Kang Ferry, sapaan akrabnya mengatakan, selain mengendalikan inflasi dan mengelola ekonomi, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain-lain berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah.

Pj Wali Kota Cimahi Dicopot Mendagri, Waketum Partai Perindo: Keputusan Tepat

"Evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan publik adalah langkah yang sangat penting. Pemerintah harus mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat serta melakukan reformasi jika diperlukan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan efisien," kata dia.

Menurut Kang Ferry, keberpihakan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik juga merupakan nilai penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua warga, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, harus mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Hari Kesaktian Pancasila, Pj Wali Kota Bandung: Contoh Kampung Toleransi

"Dengan memperhatikan isu inflasi dan pelayanan publik secara serius, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terus-menerus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil," ujar Bacaleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap tegas kepada pemimpin daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Tito memutuskan untuk mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatannya.

Tito mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan jika inflasi di Cimahi tinggi dan harga beras tidak turun-turun. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengganti Dikdik.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan tidak juga terkendali, padahal dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tandatangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).

Sebaliknya, Tito memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi. Dia menerangkan, Aceh Barat baru saja menyabet tiga penghargaan sekaligus pada pekan lalu. Aceh Barat pun mendapat hadiah insentif fiskal.

"Inflasi terbaik penanganannya, kemudian belanja dalam negeri terbaik paling tinggi, dan merealisasikan belanja tertinggi," ucap dia.

Dia mengatakan, pekan lalu dalam sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahdi disetujui kembali menjadi Pj Bupati Aceh Barat dan telah disetujui.

"Saya menyampaikan Bapak Presiden bahwa tiga-tiganya dapat penghargaan Mahdi ini saya minta untuk dilanjutkan sebagai bupati dan sudah disetujui dan Sabtu yang lalu saya sudah tanda tangani SK untuk melanjutkan sampai tahun berikutnya," katanya.

Editor: Puti Aini Yasmin