Sri Mulyani Update Realisasi Belanja Negara Tembus Rp1.398 Triliun di Semester I 2024, Paling Besar untuk Bansos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja pemerintah sepanjang semester I 2024 menembus Rp1.398 triliun. Angka ini naik sebesar 11,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Menurut Sri Mulyani meningkatnya belanja negara itu dikarenakan pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang mengalami koreksi sepanjang semester I 2024 yang lalu.

Baca Juga

Satu Tahun Danantara Indonesia, Perkuat Fondasi untuk Masa Depan Generasi Indonesia

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani pun merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di mana didalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 T (76,4 BPP).

Baca Juga

Belanja Bansos Naik 12,7 Persen Capai Rp70,5 Triliun per Mei 2024, Paling Besar untuk Ini!

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan pendapatan negara sepanjang Semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga

Wow! DPR AS Ajukan Belanja Militer 2025 Rp14.594 Triliun, Lebih dari 4 Kali APBN Indonesia

Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy). Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 persen (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2 persen seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I yang mencapai 5,11 persen.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen dengan membaiknya kinerja BUMN," ujar dia.

Editor: Puti Aini Yasmin