Stimulus untuk BUMN Dinilai Politis, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memberikan stimulus kepada BUMN, mulai dana talangan hingga penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp152 triliun. Stimulus itu dinilai bermuatan politis untuk menyelamatkan BUMN akibat salah kelola pemerintah.

Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menepis tudingan adanya kepentingan politik di balik pemberian stimulus kepada BUMN. Dia mencontohkan, PMN kepada empat BUMN, yakni Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PNM, dan ITDC, diberikan secara ketat.

Baca Juga

Akurasi Masih Jadi Tantangan, AI Dinilai Belum Bisa Gantikan Google

"Untuk mengajukannya saja saat ini, kami sudah sangat selektif. Dari empat BUMN yang kami dari kementerian BUMN perjuangkan, ada alasan yang harus diberikan, kalau enggak punya alasan ya nggak bisa (mengajukan)," ujar Arya saat wawancara di IDX Channel, Selasa (9/6/2020).

Arya mempersilakan pihak-pihak tertentu membuktikan adanya indikasi permainan politik dalam pemberian stimulus Rp152 triliun kepada BUMN. Dia menyebut, kritik yang keliru itu muncul karena adanya ketidaktahuan.

PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) misalnya, diberikan dana pemerintah karena hal itu masuk dalam piutang yang muncul akibat kedua BUMN itu memberikan subsidi.

"Perusahan mana yang ada politiknya, tolong ditunjukkan, itu pengamat politik bukan pengamat ekonomi, hal seperti ini saja diributin, ini berarti dia nggak paham masalah yang ada, masa piutang kita enggak nagih," ujarnya.

Dari Rp152 triliun, kata Arya, sebanyak Rp108 triliun merupakan utang pemerintah yang harus dibayar kepada BUMN. Menurut dia, wajar jika perusahaan menagih piutang tersebut.

"Iklim bisnisnya tidak baik kan, sangat biasa jika perusahan mengejar piutang mereka, karena perusahaan punya utang kepada pemerintah jadi mereka kejar," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah