Subsidi BBM Dialihkan, Menhub Sebut Konversi Motor Listrik Bisa Tercapai dalam 3 Tahun 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menilai, subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp502 triliun cukup besar. Menurutnya, jika subsidi tersebut dialokasikan untuk mendukung konversi motor BBM ke motor listrik, setidaknya bisa terwujud kurang dari tiga tahun. 

"Kalau hitungannya, sekarang subdisi Rp502 triliun, penggunaan untuk motor 1/5 nya, berarti Rp100 triliun. Dibuat satu subdisi dengan nilai tertentu, maka dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun subsidi itu sudah bisa meng-cover (biaya konversi)," ujar Budi Karya dalam acara Market Review IDX Channel, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

PDB Singapura Tumbuh 4,2 Persen pada Kuartal III-2025, Dampak Tarif AS Terbatas

Budi Karya menambahkan, jika subsidi digunakan dengan tepat sasaran, maka hal ini akan memberikan manfaat lebih ke masyarakat.

"Matematisnya simpel, kalau kita terus menerus mengeluarkan uang untuk subsidi BBM, kalau terkonversi dengan baik, maka uang yang untuk subsidi BBM bisa kita berikan kepada masyarakat," kata dia.

Baca Juga

6 Juta Motor Bakal Dikonversi Jadi Motor Listrik hingga Tahun 2025

Dia menyebut, kendaraan listrik merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, kendaraan listrik bukan sekadar menghemat belanja negara, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan.

Baca Juga

Bima Arya Bertekad Kurangi Angkot di Bogor Jelang Akhir Masa Jabatan: Konversi Jadi Bus Listrik

"Keuntungan untuk masyarakat, biaya sehari-hari maka itu bisa berkurang, yang tadinya harus mengisi 3 liter sekitar Rp30.000, bisa relatif zero, artinya masyarakat bisa mendapatkan tambahan pendapatan," ucapnya.

Pemerintah saat ini menurutnya juga tengah serius untuk mewujudkan transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Salah satunya akan memberikan subsidi untuk konversi ke kendaraan listrik.

Baca Juga

Biaya Konversi Motor Listrik Rp15 Juta, Pemerintah Akan Beri Subsidi

"(Mekanisme subsidi) akan dibahas antar Kementerian/Lembaga, karena ini domainnya bukan kita, termasuk bisa lewat Pemda, institusi tertentu, atau lewat Pertamina, atau lewat lembaga lain, kita mengharapkan proses ini jangan terjadi suatu penyalahgunaan," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama