Subsidi Energi Bengkak, Masyarakat Diminta Bersiap karena RI Bukan Negara Kaya Minyak

JAKARTA, iNews.id - Beban subsidi pemerintah untuk sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) menjadi yang terbesar mencapai lebih dari Rp500 tirliun. Karena itu, pemerintah harus melakukan pengaturan untuk penyaluran BBM bersubsidi. 

Menurut Ketua DPW Partai Perindo Yusuf Lakaseng, mengatasi masalah subsidi, tidak cukup dengan pemberian subsidi terus menerus kepada masyarakat. Namun harus segera dilakukan tindakan yang lebih strategis untuk menyudahi subsidi.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Percepat Pemulihan Distribusi, Penyaluran LPG Subsidi di Banda Aceh

"Tahun depan pemerintah sudah harus memulai mempersiapkan psikologis masyarakat, bila perlu Pertalite dihapus karena daripada kepahitannya berulang," kata Yusuf dalam diskusi daring bertajuk Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi, Sabtu (6/8/2022).

Dengan begitu, diharapkan masyarakat sudah mulai memahami harga psikologis untuk BBM. Karena menurut Yusuf, Indonesia bukan negara yang kaya minyak, di mana setiap tahun pemerintahan belanja minyak untuk masyarakat yang ditopang oleh APBN.

Baca Juga

Ini Cara BPH Migas Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

"Masyarakat harus bersiap bahwa Indonesia bukan negara yang kaya minyak kita hanya punya 0,02 persen dari cadangan minyak dunia," ujarnya.

Dia menuturkan, kondisi geopolitik bakal terus bergejolak dan akan mengancam fluktuasi harga pangan maupun energi. Ketika harga energi naik akan memberi dampak, sehingga maka mau tidak mau APBN harus selalu siap sedia.

Baca Juga

Kuota Sebentar Lagi Habis, Aturan Pembatasan BBM Minta Segera Dirampungkan

"Dalam jangka panjang tidak bisa ditunda. Kondisi geopolitik bakal mengganggu ketahanan energi maupun ketahanan pangan kita, maka urusan energi ini harus dipercepat," ujarnya.

"Sebetulnya gampang saja, kalau harga internasional naik, ya tinggal dinaiki saja harga BBMnya, subsidi maupun nonsubsidi," imbuh Yusuf.

Editor: Jujuk Ernawati