Sudah 9 Kali, Laporan Keuangan Kemenhub Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Dengan demikian, sudah 9 kali berturut-turut laporan keuangan Kemenhub meraih opini WTP dari BPK.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenhub yang telah bekerja sama meningkatkan kinerja positif. Selain itu, Menhub juga berterima kasih kepada BPK yang telah membimbing sekaligus memberikan evaluasi bagi Kemenhub. 

Baca Juga

Jelang Libur Nataru Pertamina Patra Niaga dan Wamen ESDM Tinjau Layanan di Rest Area KM 57

Hal ini disampaikan Budi Karya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (29/6/2022). 

“Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu saya untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya,” ujar Budi Karya. 

Baca Juga

Kemenhub Berikan Penghargaan kepada 93 Stakeholder atas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2022

Menhub mengungkapkan, terlepas dari predikat WTP, terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti.

“Kepada pak Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran agar memperhatikan catatan yang ada. Meskipun tidak fatal tetapi harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik kedepannya,” kata Budi Karya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Nyoman mengungkapkan, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional serta perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

“Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Nyoman. 

Turut hadir pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021 Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Inspektur Jenderal Kemenhub Gede Pasek Suardika, serta pejabat Kemenhub di pusat dan daerah yang hadir secara daring. 

Editor: Jeanny Aipassa