Supaya Laku, Tarif MRT Harus Sesuai Kemampuan Membayar Konsumen

JAKARTA, iNews.id - Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta akan segera beroperasi bulan ini. Namun, tarif moda transportasi massal tersebut tak kunjung ditentukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI masih tarik ulur soal besaran tarif yang akan disubsidi kepada penumpang. Pemprov DKI telah mengusulkan kepada DPRD DKI tarif MRT sebesar Rp10.000. Dengan demikian, subsidi tarif yang diberikan mencapai Rp21.659.

Baca Juga

Ekspor Udang Indonesia ke AS Melonjak 16,3 persen hingga Kuartal III-2025

Jumlah subsidi tersebut lebih dari 60 persen tarif normal. Dari hitung-hitungan tersebut, Pemprov DKI harus mengalokasikan subsidi Rp572 miliar dalam APBD setiap tahun.

"Dalam pandangan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), besaran tarif MRT harus benar-benar memperhatikan aspek ability to pay atau kemampuan membayar konsumen," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019).

Dia menyarankan, perlunya survei yang komprehensif soal porsi belanja transportasi konsumen MRT dari total pengeluaran dan pendapatan. Apabila tidak mempertimbangkan faktor ini, MRT tidak akan laku.

"Kemampuan membayar ini harus dielaborasi, siapakah mayoritas pengguna MRT? Pemprov juga harus punya data, untuk tujuan apa konsumen memilih menggunakan MRT?," kata dia.

Tulus menambahkan, apabila tujuan calon konsumen naik MRT karena faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh, maka tarif Rp 10.000 masih masuk akal.

Selain itu, manajemen MRT Jakarta juga harus mengeksplorasi potensi pendapatan di luar tiket. Hal ini karena sulit hanya mengandalkan tiket untuk menutup biaya operasional, apalagi investasi.

"Manajemen PT MRT Jakarta harus kreatif dan cerdas untuk menggali pendapatan dari aspek komersial lainnya seperti sewa lahan, bisnis di area TOD, dan promosi atau iklan," ujar dia.

Editor: Rahmat Fiansyah