Swasta Kuasai Mayoritas Lahan Sawit, Erick Thohir Minta Stok Minyak Goreng Dimaksimalkan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai perusahaan swasta mencapai 56 persen. Sementara, penguasaan lahan sawit oleh BUMN hanya 4 persen dengan kontribusi sebesar 7 persen.

Yang menjadi masalah, menurut dia, swasta belum memaksimalkan pasokan minyak goreng di tengah melonjaknya harga komoditas tersebut di pasaran. Karena itu, Erick meminta perusahaan swasta meningkatkan pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Baca Juga

Prabowo Bakal Teken Tarif Trump Pekan Depan, Pemerintah Masih Tunggu Draf Akhir dari AS

"Saat ada isu minyak goreng, kita (BUMN) switch 1/4 produksi yang tadinya bukan minyak goreng, kita ubah dan gelar operasi pasar. Apakah cukup? Tidak, makanya kita ketuk teman-teman swasta," kata Erick, Selasa (22/3/2022). 

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pemerintah telah mendistribusikan 500 juta liter minyak goreng hingga Maret 2022. Angka itu melebihi rata-rata kebutuhan nasional sebanyak 300-330 juta liter. 

Ini artinya, tidak ada kelangkaan dan permasalahan jumlah produksi minyak goreng di dalam negeri. Hanya saja, perkara yang terindikasi di lapangan adanya praktik penimbunan minyak goreng yang dilakukan oknum tertentu, sehingga berdampak pada harga dasar tersebut.

Meski begitu, Erick memahami kelangkaan minyak goreng memiliki dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, isu minyak goreng seyogyanya menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, BUMN, dan swasta. 

Menurutnya, perusahaan pelat merah telah menyalurkan seperempat produksi CPO yang bukan minyak goreng ke minyak goreng. Sayangnya, stok tersebut belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Menurutnya, jika swasta bisa memaksimalkan perannya maka akan mampu mengatasi masalah minyak goreng. Erick mencatat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Kerukunan dan stabilitas yang terjaga akan mendongkrak roda perekonomian lebih baik. Bagi Erick isu minyak goreng akan memiliki dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. 

"Yang namanya ekonomi perlu ada kerukunan. Kalau ingin ekonomi kita tumbuh perlu ada kerukunan itu," ucapnya. 

Editor: Jujuk Ernawati