Tabungan Orang RI di Bank Rp690 Triliun, Jokowi Dorong Masyarakat Belanja Sebanyak-banyaknya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap setelah PPKM dicabut konsumsi atau belanja masyarakat dapat meningkat di tahun ini. Pasalnya, dia menyebut jumlah tabungan masyarakat di bank pada tahun 2022 meningkat hingga Rp690 triliun.

Jokowi menyebut, tabungan yang ditahan atau tidak dibelanjakan, artinya masyarakat tidak ingin belanja dan merasa lebih baik uangnya disimpan di bank.

Serapan Rumah Subsidi Capai 221 Ribu hingga November 2025

"Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi dalam arahannya di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Untuk itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Menurutnya, hal ini akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, rumah tangga, di angka 4,93 persen dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul ke 5,4 persen," tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut, berpesan bahwa hal-hal berkaitan dengan belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan.

"Saya berikan contoh hal kecil, tapi itu sebetulnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu adalah belanja masyarakat di tahun 2022, belanja masyarakat yang ditahan itu ada di bank," ucapnya.

Terkait event seni dan olahraga, diperkirakan di tahun 2023 ada sekitar 3.000 acara yang dinilainya bagus untuk ekonomi Indonesia.

"Kemarin saya sudah titip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat," katanya.

Jokowi menyebut, saat ini para penggelar acara kerap kesulitan dalam mengurus perizinan. Padahal, menurut Jokowi, gelaran konser hingga acara olahraga merupakan bagian dari belanja masyarakat.

"Karena problemnya setelah saya ketemu bersama EO itu kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. Dua hari sebelum hari H, izin baru keluar, tiga hari sebelum hari H izin baru keluar. Saya sudah perintahkan Kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa dua bulan sebelumnya, sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acara dengan baik, bukan dua hari sebelumnya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama