Tahun Anggaran 2022 Segera Berakhir, Mendagri: Dana Pemda yang Belum Terpakai Rp219 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum terpakai sebesar Rp219,39 triliun per 2 Desember 2022. Padahal tahun anggaran 2022 segera berakhir. 

Menurut dia, Berdasarkan data Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi yang paling banyak menyisakan anggaran tahun 2022, yakni sebesar Rp15 triliiun.

Baca Juga

Ingin RI Jadi Negara Maju, Purbaya Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

"Per 2 Desember 2022, anggaran Pemda yang belum terpakai, yaitu ada Rp15 triliun di DKI Jakarta, Rp7,1 triliun di Jawa Timur, lalu Jawa Barat Rp5,9 triliun," ujar Tito Karnavian, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/12/2022).

Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur Rp5,7 triliun, Aceh Rp3,8 triliun, Jawa Tengah Rp2,9 triliun, Sumatera Utara Rp2,8 triliun, dan Sumatera Selatan Rp2,2 triliun, Sulawesi Selatan Rp1,8 triliun, Papua Barat Rp1,7 triliun, Kalimantan Barat Rp1,5 triliun, dan daerah lainnya uang mengendap dibawah Rp1,5 triliun.

Baca Juga

Mendagri Sebut 52 Pemda Belum Jalankan Upaya Konkret Kendalikan Inflasi, Gorontalo Utara Masuk

"Mungkin ini dipersiapkan (uang yang belum terpakai) untuk membayar di akhir tahun, mudah-mudahan untuk membayar proyek kontrak akhir tahun tetapi tolong selisih lebih jangan terlalu banyak," kata Tito.

Mendagri berharap Pemda segera melakukan realisasi belanja daerah agar perputaran ekonomi di daerah berjalan cepat dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Baca Juga

Mendagri Sebut 52 Pemda Belum Jalankan Upaya Konkret Kendalikan Inflasi Daerah, Siapa Saja?

"Yang harus mendapatkan atensi Papua Barat, ini 87 persen pendapatan berhasil di target tetapi realisasi belanja 55,10 persen ini tolong dilihat dalam rapat-rapat dengan stafnya, satu-satu dibedah performanya, yang bisa membelanjakan atau tidak," ungkap Tito.

Dia menjelaskan, Pemda perlu segera mengakselerasi belanja daerah untuk menunjang daya beli masyarakat. Sebab konsumsi masyarakat menjadi kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

"Belanja perlu tinggi agar ada uang beredar di masyarakat, dari APBD selain APBN, kalau uang beredar dari masyarakat, maka daya beli akan tinggi, konsumsi rumah tangga yang Menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi jadi akan tinggi," tutur Tito.

Editor: Jeanny Aipassa