Tak Ingin Dana Mengendap di BPD, Sri Mulyani Minta Anies dan Ridwan Kamil Awasi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menempatkan dana Rp11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dana tersebut digunakan untuk menginjeksi likuiditas agar bank memiliki amunisi untuk menyalurkan kredit di tengah pandemi.

Penempatan dana tersebut dilakukan di tujuh BPD, yaitu Bank DKI, bjb, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank SulutGo, Bank Bali, dan Bank Jogja.

Baca Juga

Terbesar se-ASEAN, Ini Profil Pabrik Petrokimia Lotte di Cilegon 

Menteru Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada kepala daerah untuk mengawasi secara ketat dana pemerintah yang 'dititipkan' kepada BPD. Dia tak ingin dana tersebut hanya mengendap.

"Pak Gubernur tolong diawasi di BPD ya dananya, jadi benar-benar untuk program-program, harus tetap pruden tapi tetap mengalir untuk kegiatan. Jadi jangan hanya berhenti di BPD saja," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca Juga

Sah, Pemerintah Tempatkan Dana di BPD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, dana pemerintah yang ditempatkan di BPD menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Langkah ini dilakukan secara cepat karena pemerintah tak ingin ekonomi kuartal III-2020 tumbuh negatif.

Menurut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini anjlok, sehingga berpengaruh pada likuiditas BPD yang selama ini mengandalkan uang pemda. Provinsi DKI Jakarta, PAD turun Rp31,13 triliun dan Jawa Barat turun Rp4,21 triliun.

"Situasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program PEN. Sejauh ini, kedua provinsi tersebut sudah mengajukan pinjaman PEN daerah, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp12 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah