Tambah Kapasitas, Geo Dipa Bangun PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha

JAKARTA, iNews.id - PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan groundbreaking untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 2 Dieng dan Patuha. Hal ini untuk menyediakan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Direktur Utama Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim mengatakan, kedua unit PLTP tersebut masing-masing berkapasitas 60 megawatt (MW). Proyek ini pendanaannya dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga

Selat Hormuz Lumpuh Buntut Konflik Iran, Pasokan LNG Global Terancam

"Saat ini Geo Dipa sedang membangun PLTP unit 2 Dieng dan Patuha masing-masing 60 MW yang akan selesai pembangunannya di tahun 2023," ujarnya saat membuka acara groundbreaking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Selain itu, Geo Dipa juga tengah membangun 10-15 MW pembangkit listrik berskala kecil dan 10-15 MW pembangkit listrik organic rankine cycle. Keduanya dibangun dengan skema pembangunan Build Operate Transfer yang akan beroperasi di 2020 dan 2022.

"Sehingga pada tahun 2023 Geo Dipa akan meningkatkan kapasitas produksi listriknya hingga 270 MW," kata dia.

Dari aspek lingkungan, Geo Dipa sebagai penghasil energi bersih akan berpartisipasi aktif mengurangi emisi karbon dunia. Pada tahun 2023 dengan total kapasitas 270 MW, Geo Dipa akan mengurangi emisi karbon sekitar 1,7 juta ton atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2019.

"Untuk aspek lingkungan lima tahun ke depan Geo Dipa menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca 1,7 ton per tahun," ucapnya.

Proyek PLTP unit 2 Dieng dan Patuha masuk dalam fast track program (FTP) tahap II 10.000 MW bagian dari Program 35.000 MW merupakan program pemerintah di sektor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Geo Dipa ikut bertanggung jawab dalam memenuhi target rencana umum energi nasional di pemanfaatan energi setempat yang tersedia secara melimpah yang berperan dalam memenuhi 23 persen pada 2025 serta upaya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Paris agreement dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2016.

Editor: Ranto Rajagukguk