Tambang Timah Babel Setop Produksi, BPS Catat Ekspor Anjlok jadi Rp298 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Timah merupakan salah satu komoditas andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Namun, ekonomi di Babel terancam merosot karena banyaknya tambang timah yang berhenti berproduksi dan menurunkan nilai ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai ekspor Bangka Belitung pada Januari 2024 hanya 29,79 juta dolar AS, turun 82,52 persen dibandingkan ekspor Desember 2023 mencapai sebesar 210,28 juta dolar AS.

RI Bidik Belarus Jadi Mitra Perkuat Ketahanan Pangan

Sedangkan, nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Februari sebesar 18,76 juta dolar AS atau setara dengan Rp298 miliar (kurs Rp15.924) , turun 83,33 persen dibandingkan nilai ekspor Februari 2023 (y-on-y) dan turun 37,02 persen dibandingkan Januari 2024 (m-to-m).

Selain itu, dikabarkan banyak perusahaan tambang timah terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena beberapa bulan terakhir tidak bisa produksi.

Rumah Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Digeledah terkait Korupsi Timah

“Kinerja ekspor Provinsi Bangka Belitung dibagi dua, yaitu timah dan non-timah. Pada tahun 2024 sejak Januari, ekspor timah berhenti, nilai ekspor kita pada Januari cuma 29,79 juta dolar AS turun secara YoY,” kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Hariyanto Silitonga dalam rilis ekonomi di Pangkalpinang, ditulis Rabu (3/4/2024).

Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra membenarkan jika sejak Januari hingga Maret 2024, tidak ada ekspor timah sama sekali dari Bangka Belitung.

PT Timah Sebut Penambangan Ilegal Jadi Salah Satu Penyebab Rugi di 2023

"Benar, sampai hari ini dari Januari-Maret ini belum ada sama sekali ekspor timah," ungkap Eka.

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Dia mengatakan, tidak adanya ekspor timah ini bakal memukul daya beli masyarakat, karena komoditas timah merupakan komoditas utama masyarakat di Bangka Belitung sudah berpuluh tahun lamanya.

"Bila tidak ada ekspor dan tidak ada perubahan kebijakan atau langkah-langkah cepat yang diambil pemerintah, hal ini bisa berdampak luas secara makro ekonomi, tidak hanya perusahaan atau pengusaha, tapi juga masyarakat luas di Babel," ucap dia.

"Perputaran ekonomi di Bangka Belitung bisa sangat terganggu, daya beli masyarakat terus menurun di tengah situasi harga bahan pokok juga naik, tentunya ini berat sekali," tuturnya.

Selain itu, banyak perusahaan tambang timah belum kunjung beroperasi karena belum terbitnya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

“RKAB perusahaan tambang timah juga banyak yang belum disetujui, ini juga yang bikin perusahaan tidak bisa produksi,” katanya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral Batu Bara, Bambang Suswanto menegaskan, belum disetujuinya RKAB tersebut karena perusahaan timah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha yang belum bisa melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan yang belum bisa disetujui RKAB-nya. Tapi sekarang sudah ada yang disetujui,” kata Bambang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR minggu lalu, Ditjen Minerba telah mengeluarkan persetujuan sebanyak 15 RKAB perusahaan tambang timah dengan perkiraan produksi mencapai 46 ribu ton bijih timah. Perkiraan produksi timah dari 15 RKAB tersebut setara dengan 60-65 persen kapasitas produksi timah tahun lalu yang mencapai 74.000 ton bijih timah.

Terkait dengan banyaknya smelter yang tidak beroperasi, Kepala Disnaker Provinsi Bangka Belitung Elius Gani mengatakan ratusan karyawan smelter dirumahkan Kamis (28/3/2024).

Menurut Elius, kondisi pertimahan di Kepulauan Babel yang mengalami kemerosotan tidak hanya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri sektor pertimahan. Tetapi berdampak kepada perekonomian masyarakat di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia tersebut.

Editor: Puti Aini Yasmin