Tanggapi Aksi Boikot Produk Israel, Ma'ruf Amin dan JK: Jangan Salah Alamat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), menanggapi aksi boikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Palestina.

Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat agar jangan salah alamat dalam melakukan aksi boikot produk Israel. Apalagi jika aksi tersebut menyasar produk lokal yang tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan Israel.  

Baca Juga

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," ungkap Juru Bicara Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, dikutip Rabu (29/11/2023).

Sementara JK mengatakan masyarakat perlu bersikap bijak terhadap ajakan boikot tersebut. "Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," ucap JK dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Baca Juga

Boikot Produk Israel, Apindo: Jangan Hanya Dukung Palestina, Tapi Pengusaha Indonesia Jadi Korban

JK juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan ajakan boikot dan memastikan bahwa perusahaan yang menjadi target benar-benar terlibat dah masuk dalam daftar Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). 

"Produk-produk di Indonesia dibuat menggunakan bahan-bahan, tenaga kerja, dan modal dari dalam negeri. Jangan sampai masalah muncul di tengah masyarakat karena ajakan boikot yang tidak bijak dan salah alamat," ungkap JK.

Baca Juga

PP Muhammadiyah Sarankan MUI Buat Kebijakan Komprehensif Boikot Produk Israel

Dia mengungkapkan, adanya kekhawatiran bahwa produk lokal menjadi korban aksi boikot produk Israel, terungkap dari keluhan  pengusaha mengenai aksi yang salah sasaran. 

Beberapa perusahaan besar yang kerap menjadi salah sasaran boikot seperti Unilever Indonesia, Coca-Cola Indonesia, dan Nestle, yang jelas tidak masuk dalam daftar BDS namun tetap terdampak, hal ini penting mengingat dampak langsung yang kini terjadi pada pekerja, dan perekonomian Indonesia. 

Pakar dan Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa aksi boikot yang tidak berdasarkan fakta kepada perusahaan-perusahaan yang masuk sebenarnya memiliki lisensi domestik dapat merugikan ekonomi dalam negeri, terutama tenaga kerja lokal.

Heri menyoroti ketidakbenaran persepsi bahwa boikot akan memotong pendapatan perusahaan dan merugikan Israel secara finansial. 

"Artinya, kalau ada aksi boikot nanti yang terkena dampak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang adalah tenaga kerja lokal,” ujar Heri.

Editor: Jeanny Aipassa