Tegas, Wamenkeu Thomas Sebut Danantara Tak Gadaikan Saham Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah. Termasuk saham-saham yang dimiliki negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Danantara di sini tidak gadai saham pemerintah," ucap Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Kemenkop dan Pertamina NRE Terangi Pulau Sembur dengan Luncurkan PLTS KDKMP

Pria yang akrab disapa Tommy ini menjelaskan bahwa saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying asset yang menghasilkan dividen. Nantinya, dividen tersebut dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi.

"Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham sektor pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Dividen itu dipakai dalam Danantara untuk berinvestasi," tutur dia.

Prabowo Bertemu Ray Dalio dan Para Pengusaha, Bahas Masa Depan Danantara

Danantara merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya agar meningkatkan nilai aset negara.

Ia menekankan bahwa ekuitas pemerintah, termasuk saham BUMN, tidak akan digadaikan dalam proses ini. Polanya adalah dividen dari BUMN akan dikumpulkan di Danantara dan dijadikan modal investasi.

Prabowo Panggil Petinggi Danantara ke Istana, Ada Apa?

"Di situlah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage, bukan saham pemerintah yang digadaikan," ujarnya.

Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan Rp1.000 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang terdiri atas saham milik negara di BUMN dan sejumlah dana tunai.

Sementara itu, pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi.

Beberapa pihak mencurigai bahwa Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara, sehingga berisiko bagi kepemilikan pemerintah atas BUMN strategis.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme Danantara tidak melibatkan penggadaian saham, melainkan murni menggunakan dividen yang dihasilkan oleh BUMN untuk berinvestasi lebih lanjut.

Sebagai perbandingan, skema ini mirip dengan yang diterapkan oleh Temasek Holdings di Singapura, di mana dividen dari perusahaan milik negara diinvestasikan kembali untuk memperbesar nilai aset.

Pemerintah berharap, Indonesia bisa memiliki lembaga pengelola investasi yang lebih kuat dan mampu memanfaatkan keuntungan BUMN secara optimal untuk pembangunan nasional.

Editor: Puti Aini Yasmin