Tekan Peredaran Ponsel Ilegal, Pemerintah Validasi Data IMEI

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjalin kerja sama dengan operator telepon seluler (ponsel) untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI) guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga melindungi industri dan konsumen dalam negeri.

“Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian di Jakarta, seperti dikutip Jumat (16/2/2018).

Anindya Bakrie Sebut Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama Rapimnas Kadin 2025

Airlangga mengatakan, sistem kontrol IMEI yang akan dikelola oleh Kemenperin tersebut dapat diakses secara online.

“Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya kalau IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia,” katanya.

Menurut Airlangga, tindakan validasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dan Qualcomm pada 10 Agustus 2017. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

“Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen,” ucapnya.

Pemerintah, kata Airlangga, akan terus mendorong pengembangan dan daya saing industri ponsel domestik. Sejauh ini, kata dia, sektor telekomunikasi dan informatika sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan mendukung rantai pasok manufaktur nasional.

“Saat ini, hampir seluruh merek ponsel di dunia, telah diproduksi di dalam negeri,” kata Airlangga.

Data menunjukkan, hingga tahun 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp7 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang.

Hasan Aula, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengatakan, peredaran ponsel ilegal bisa hilang apabila ada kontrol IMEI dari pemerintah.

“Tentu, yang ilegal akan mengganggu produksi dalam negeri. Jadi, kami sangat senang dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini. Ke depan, kami berharap, pemerintah konsisten melakukan kontrol IMEI ponsel," kata dia.

Editor: Rahmat Fiansyah