Tekan Polusi Udara, Pengamat: Ganjil-Genap Harus Diterapkan ke Sepeda Motor

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan kebijakan ganjil-genap harus diterapkan juga ke sepeda motor untuk menekan polusi udara. Saat ini, kebijakan ganjil-genap hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4 atau mobil.

Menurut dia, penerapan kebijakan ganjil-genap (Gage) untuk sepeda motor perlu dilakukan, karena kebijakan work from home bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI tidak efektif menekan polusi udara di Jakarta.

Bakal Dihuni ASN, TNI hingga Polri, Jargas PGN Dukung Hunian Rusun Wisma Atlet

Apalagi jumlah sepeda motor lebih banyak daripada mobil. Rata-rata jumlah sepeda motor yang melintas jalanan ibu kota berkisar antara 19 juta sepeda motor setiap hari.

"Jadi fokusnya motor harus kena Gage, dan berlaku se-Jabodetabek, karena yang masuk kendaraan itu bukan di Jakarta saja, Jabodetabek juga penyumbang terbanyak," ujar Joga dalam Market Review IDXChannel, Selasa (29/8/2023).

Pemerintah Sanksi 11 Perusahaan Imbas Polusi Udara Jakarta

Yoga menilai, upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kendaraan konvensional dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon masih terlihat tanggung-tanggung.

Bahkan kebijakan ganjil-genap untuk mobil pun tidak berkontribusi banyak dalam pengurangan jumlah kendaraan di jalanan karena penegakan hukum yang lemah hingga manipulasi plat palsu.

BMKG Sebut Polusi Udara di Malam Hari Justru Lebih Buruk, Begini Penjelasannya

"Kalau ini penerapannya tanggung-tanggung tadi maka penerapannya tidak akan efektif, jadi walaupun sudah mulai dikerjakan tetapi belum optimal juga," ujar Joga.

Sedangkan untuk kebijakan work frome home, Joga melihat kebijakan tersebut sebetulnya cukup efektif untuk menekan mobilitas masyarakat dan akhirnya penggunaan kendaraan juga berkurang. Hal itu bisa berkaca juga bagaimana ketika terjadi pandemi dan pengetatan mobilitas yang sudah diterapkan oleh Pemerintah.

Namun saat ini kebijakan tersebut belum bersama-sama dilakukan, baik itu untuk ASN di Kantor Kementerian, Kantor Swasta, hingga anak sekolah yang juga tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah.

"Kebijakan work frome home, sekarang ini baru hanya ASN DKI Jakarta dan hanya beberapa Kementerian, kalau mau seluruh pihak, misal ASN se-Jabodetabek, harus juga melibatkan pihak swasta terutama yang tidak terkait dengan layanan langsung seperti rumah sakit, petugas lalin, bengkel dan lainnya," ungkap Joga.

Anak-anak sekolah pun menurutnya paling penting untuk diterapkan kebijakan belajar dari rumah. Bukan cuma mengurangi polusi udara, tapi data Dinas Kesehatan menunjukan bahwa anak-anak dan lansia paling rentan untuk terpapar penyakit akibat polusi udara di Jakarta.

"Data Dinas Kesehatan sudah menunjukan bahwa ada ratusan ribu lebih warga DKI Jakarta yang melaporkan terpapar ISPA maupun asma," tutur Joga.

Editor: Jeanny Aipassa