Terungkap, Ini Alasan Erick Thohir Larang BUMN Berikan Hadiah saat RUPS

JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN, Erick Thohir melarang keras perusahaan milik negara memberikan hadiah saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dia menilai, praktik semacam itu merupakan budaya yang tidak baik.

Erick mengungkapkan, alasan larangan tersebut setelah mendapatkan laporan BUMN yang berstatus perusahaan tertutup kerap kepada pejabat negara. Biasanya, RUPS BUMN berstatus perseroan tutup rapat di kementerian.

Kementerian ESDM Masih Hitung Formula Bea Keluar Batu Bara

"Tidak ada lagi di rapat-rapat kementerian yang namanya ada give-give atau dikasih-kasih, karena sebelumnya saya sudah mendapat laporan kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup bukan Tbk itu kadang-kadang ketika rapat di kementerian ada bawa gift," kata Erick secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Menurut Erick, pemberian hadiah kepada penyelenggara negara sangat mengganggu proses transformasi menuju BUMN yang transparan dan sehat. Atas dasar itulah, Erick menerbitkan ISO 37001 tentang transformasi alias Good Corporate Governance (GCG).

"Nah makanya surat edaran itu kita keluarkan, lalu surat edaran lain yang kita keluarkan juga bahwa ini, permen (peraturan menteri) bahkan tender di BUMN sendiri yang selama ini bisa penunjukan langsung, kita meminta bahwa penunjukan langsung diberlakukan bila memang BUMNnya tersebut mempunyai barang dan expertise (keahlian)," tuturnya.

Pendiri Mahaka Group itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggalakkan manajemen BUMN anti suap. Dia menegaskan, apa yang dia lakukan sepenuhnya diketahui dan didukung Presiden Jokowi.

"Jadi bagaimana kita harus memperbaiki kinerja daripada BUMN sendiri dan tentu Bapak Presiden ketika memanggil saya pertama kali beliau menyampaikan bagaimana banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi tetapi di lain pihak juga birokrasi harus dipercepat," ucapnya.

Dia mengakui misi tersebut cukup dilematis. Setiap percepatan birokrasi kerapkali menabrak aturan. Sementara aturan yang terlalu kaku bisa menghambat percepatan.

"Nah ini kan kadang-kadang kayak ayam sama telur, ketika kita ingin hasil tetapi SOP ditabrak. Nah karena itu tentu sesuai dengan program utama daripada Kementerian BUMN, kita ingin adanya transformasi daripada BUMN itu sendiri dan terus meningkatkan daripada yang namanya good corporate governance dan transparansi," imbuhnya.

Editor: Rahmat Fiansyah