Tesla Tolak Nikel Indonesia, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id – Indonesia digadang-gadang akan membangun pabrik nikel sebagai bahan baku produksi mobil listrik Tesla Inc. Namun hal tersebut hanyalah kabar angin, karena produsen mobil listrik milik Elon Musk itu, lebih memilih perusahaan tambang asal Australia, BHP.

Seperti diketahui, perusahaan tambang nikel asal Australia, yakni BHP beberapa hari lalu mengumumkan telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Tesla untuk memasok nikel guna kebutuhan baterai kendaraan listrik.

Gagal Login? Begini Cara Aktivasi Coretax DJP yang Mudah dan Anti Gagal

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Rizal Kasli, menerangkan ada sejumlah alasan dibalik itu.

“Dalam operasional, BHP lebih menekankan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Ini yang menjadi pertimbangan karena dianggap ini bisa mengangkat citra perusahaan dalam hal menjaga lingkungan,” ujar Rizal Kasli, dalam Market Review di IDX Channel, Senin (2/8/2021).

Terkait penolakan Tesla terhadap nikel Indonesia, ia menuturkan, hal ini dapat menjadi pembelajaran. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi dan lebih memperhatikan industri manufaktur di Tanah Air.

“Kalau Tesla memilih Australia dengan pertimbangan yang ada, kemudian memilih India sebagai pusat pembangunan pabrik mobilnya, karena di India memiliki beberapa keunggulan. Misalnya, India sangat berkembang di bidang manufaktur sehingga dia (India) lebih siap untuk memproduksi komponen mobil, baterai, dan sebagainya,” kata Rizal Kasli.

Lebih lanjut ia menerangkan dalam hal tenaga kerja dan infrastruktur, India lebih siap. Hal seperti inilah yang menurutnya perlu diperbaiki di Indonesia sebab hingga saat ini Indonesia masih mengekspor produk setengah jadi.

Dia menyebut, apabila Indonesia dapat membangun infrastruktur atau perusahaan manufaktur yang bisa menyerap produk setengah jadi, maka Indonesia dipastikan dapat bersaing dengan negara lain.

Terkait itu, Rizal mengatakan perlu dibuat road map pada industri yang dapat mumpuni dalam bidang ini. Sehingga pemerintah dapat mendorong dan membantu terciptanya pembangunan industri manufaktur yang lebih efisien.

“Kami sering berdiskusi mengenai hal ini baik dengan Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, dan dengan lembaga lain bahwa ini yang kita sebut dengan pohon industri yang masih kosong di Indonesia harus segera diisi. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya mineral yang kita miliki,” ungkap Rizal Kasli.

Ia memprediksi, jika ini diseriuskan maka dalam waktu 5–10 tahun Indonesia bisa mencapai pertumbuhan industri manufaktur untuk menyerap Intermediate Products atau Produk Antara yang dihasilkan dari pertambangan.

Editor: Jeanny Aipassa