Tol Trans Sumatra Terancam Berhenti, Hutama Karya Butuh Dana Rp60 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan Tol Trans Sumatra saat ini terancam terhenti. PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor utama kekurangan dana.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, HK perlu disuntik APBN sebesar Rp60 triliun lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Juga

Optimalisasi Penagihan, Kanwil DJP WPB Amankan Penerimaan Negara Rp4,12 Triliun

"HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," ujarnya saat rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1/2021). 

Hedy mengatakan, Kementerian PUPR bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan tengah mencari jalan keluar atas isu tersebut. Dia juga mendorong Kemenkeu segera mencairkan dana PMN tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenko (Perekonomian) bagaimana kita agar Kemenkeu Rp60 triliun ini bisa di-disburse secara cepat, dan sekarang kita sedang melakukan audit terhadap Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh Hutama Karya," katanya.

Kebutuhan dana tersebut, kata Hedy, hanya untuk proyek yang sedang berjalan. Sedangkan, proyek sisanya rencananya menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Namun, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2015 harus direvisi agar Kementerian PUPR bisa masuk.

"HK kelihatannya sudah kerepotan, sehingga akhirnya muncul ide dukungan konstruksi yang tidak ada dalam Keppres sebenarnya. Jadi ini kalau dukungan konstruksi harus masuk, maka kita terpaksa harus mengubah Keppres mengenai Trans Sumatra ini, karena tiba-tiba kita (HK) butuh dukungan dari Bina Marga sebesar Rp148 triliun hanya untuk Trans Sumatra," ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah