UMKM Indonesia Tertinggal dari Vietnam, Menkop UKM: Hanya 7 Persen Masuk Rantai Pasok Industri

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam. Hal itu, terutama dilihat dari keterhubungan UMKM dengan rantai pasok industri.

Teten mengungkapkan, UMKM Vietnam yang terhubung dengan rantai pasok industri sudah mencapai 24 persen. Sedangkan UMKM lokal yang masuk rantai pasok industri hanya 7 persen.

Baca Juga

Selat Hormuz Ditutup, Impor Minyak dari AS Butuh Waktu Lebih Lama ketimbang Timteng

"Sayangnya saat ini UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri besar masih kecil, angkanya hanya 7 persen, kalah dengan Vietnam yang sudah 24 persen," ungkap Teten, dalam sambutannya pada acara pembukaan INABUYER B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Terkait dengan itu, Menkop UKM mendorong pelaku UMKM untuk masuk rantai pasok industri. Salah satu caranya adalah dengan berevolusi dari menghasilkan produk berteknologi rendah ke berteknologi tinggi.

Baca Juga

Jateng Fair 2023 Pamer Ragam Produk UMKM se-Jawa Tengah

"Planning pemerintah bagaimana UMKM kita berevolusi dari produk-produk teknologi rendah. Tapi kuncinya justru ada di rantai pasok. Jadi industri besar itu harus membagi sebagian pekerjaannya kepada para pelaku UMKM," ujar Teten.

Dia juga menuturkan bahwa sangat penting bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok industri, sebab jika produknya sudah ada kepastian terjual, maka perbankan akan semakin yakin untuk memberikan pinjaman pembiayaan. 

Baca Juga

Dorong UMKM RI Go Global, Menko Airlangga: Pemerintah Sediakan Berbagai Fasilitas untuk Ekspor

"Kalau ada kepastian produknya dibeli, jasanya dipakai, ini bank atau modal ventura atau lainnya akan semakin yakin tidak ragu untuk memberikan pinjaman," kata Teten.

Dia menambahkan, manfaat lainnya yakni dengan masuk ke rantai pasok industri, UMKM dinilai bisa meningkatkan kualitas produk yang dibuatnya.

"Karena itu, para buyer, offtaker yang dalam bagian rantai pasok bisa membantu UMKM kita untuk meningkatkan standardisasi produknya dan bimbingan merek, KemenkopUKM juga akan melakukan pendampingan," tutur Teten.

Di sisi lain, untuk mengakselerasi perkembangan UMKM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kebijakan belanja pemerintah harus 40 persen dari UMKM

"Dengan kebijakan itu terbukti efektif, ekonomi kita tetap tumbuh 5 persen Katakanlah investasi juga tidak signifikan yang kita harapkan, tapi ekonomi kita bisa bergerak. Karna itu Pak Presiden ingin semakin memperbesar belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, produk UMKM," ungkap Teten.

Editor: Jeanny Aipassa